Advenia Elisabeth/MPI
Lanjut Djoko, di banyak daerah, beroperasinya angkutan umum plat hitam yang tidak terkendali berakibat menghilangnya trayek sejumlah Bus AKDP dan Bus AKAP (seperti di Jambi, Kalbar, Kaltim). Bahkan, di sejumlah daerah, Bus AKDP tinggal menunggu waktu saja tidak dapat beroperasi lagi.
“Para pengusaha angkutan umum plat hitam, makelar, oknum aparat melihat adanya keterbatasan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan yang hanya bisa menertibkan angkutan di dalam terminal. Angkutan umum plat hitam beroperasi di luar terminal. Masyarakat yang mau ke terminal inginnya praktis, tanpa harus jalan jauh di dalam terminal, akhirnya menggunakan jasa angkutan umum plat hitam, walaupun konsumen tahu minim perlindungan,” ucap dia.
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan, bahwa pemilik mobil hanya menyerahkan mobil ke oknum-oknum untuk dikelola, pengemudinya juga pengemudi tembak yang penting bisa mengemudi.
“Terkadang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), tidak melakukan uji laik jalan (KIR), dan membayar asuransi jiwa ke PT Jasa Raharja. Jika penumpang sedikit, dikumpulkan jadi 1 mobil, untuk menghemat biaya. Jelas protokol kesehatan (prokes) tidak dipenuhi. Tanpa disadari angkutan umum pelat hitam salah satu sumber penularan Covid-19,” tandasnya.
Sementara itu, dia mengatakan, saat ini sudah ada jaringan angkutan plat hitam, yang bekerja sama dengan makelar (agen), mereka juga bayar bulanan ke oknum aparat melalui perantara (masuk wilayah Jabodetabek bayar Rp 300 ribu per bulan), sehingga jadi binaan yang menguntungkan.
