Hingga saat ini Sofyan Djalil mengatakan teradapat 256 ribu hektare milik masyarkat di sekitar kawasan IKN Nusantara namun statusnya HPL.
"Itu nanti kalau IKN membutuhkan tinggal tata ruang saja yang jadi panglima, kalau IKN membutuhkan mereka tinggal mengakuisisi, tapi tanah yang dimiliki negara langsung dan tidak bermasalah sangat luas," pungkasnya.
(IND)