AALI
8225
ABBA
550
ABDA
0
ABMM
1295
ACES
1300
ACST
244
ACST-R
0
ADES
2820
ADHI
895
ADMF
7675
ADMG
216
ADRO
1345
AGAR
368
AGII
1305
AGRO
2290
AGRO-R
0
AGRS
244
AHAP
70
AIMS
338
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
600
AKRA
3870
AKSI
424
ALDO
720
ALKA
234
ALMI
238
ALTO
322
Market Watch
Last updated : 2021/09/21 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
453.05
-0.47%
-2.15
IHSG
6060.76
-0.26%
-15.56
LQ45
851.73
-0.36%
-3.10
HSI
24221.54
0.51%
+122.40
N225
29839.71
-2.17%
-660.34
NYSE
16168.17
-1.78%
-292.18
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,235
Emas
805,555 / gram

Apindo: Implementasi THR Tergantung Kondisi Masing-masing Perusahaan

ECONOMICS
Michelle Natalia
Kamis, 22 April 2021 13:59 WIB
APINDO mengapresiasi adanya ruang dialog antara pekerja dan pengusaha untuk membahas lebih lanjut tentang ketentuan THR
Apindo: Implementasi THR Tergantung Kondisi Masing-masing Perusahaan (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Ketua Bidang Regulasi Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Myra M Hanartani mengungkapkan apresiasinya atas Surat Edaran (SE) perihal pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 kepada pekerja/buruh yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

"APINDO mengapresiasi adanya ruang dialog antara pekerja dan pengusaha untuk membahas lebih lanjut tentang ketentuan THR," ucap Myra dalam webinar di Jakarta, Rabu(21/4/2021).  

Dengan adanya SE tersebut, Kemnaker memberikan peluang ruang dialog antara pengusaha dan pekerja apabila ada permasalahan terkait pemberian THR.  

Hal ini penting karena yang paling mengetahui tentang kesanggupan membayar lunas THR adalah para pekerja dan pengusaha terkait. 

"Karena bagaimanapun yang mengetahui pasti tentang bagaimana apakah bisa membayar lunas sampai H-7, atau bagaimana kondisi mereka di tempat kerja pasti teman-teman pekerja dan pengusaha yang terkait," urai Myra. 

Dia mengingatkan bahwa SE Menaker ini menjadi peraturan yang bersifat umum. Hal ini berarti, implementasi peraturannya tetap memperhatikan kondisi perusahaan masing-masing.  

"Peraturan ini bersifat umum ya, tapi untuk implementasinya harus melihat kondisi dari masing-masing perusahaan," sebut Myra.
(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD