Rohman Wibowo
"Walaupun kita sudah tahu sudah ada reformasi banyak yang dilakukan dengan pemotongan path perizinan, kemudian dengan structural reform melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain, tapi tetap saja saat ini masih ada regulatory, yang jadi over-regulated," kata Shinta.
Regulasi yang ada, kata Shinta, kerap juga tumpang tindih, yang mengakibatkan kesulitan proses membangun bisnis di dalam negeri, semisal proses perizinan usaha berlapis. Ujungnya, investor dibebani ekonomi biaya tinggi, dan lambat laun industri berpotensi gulung tikar dan menciptakan masalah pengangguran.
Lebih lanjut, Shinta menekankan fleksibilitas dalam rantai pasok bisnis dan permodalan menjadi isu lanjutan bagi pelaku bisnis. Kendala ini biasanya terjadi pada bisnis yang eksisting.
"Yang bisa langsung dihitung adalah cost yang quantifiable, yang hubungannya dengan cost of logistics, cost of labor, energy cost, suku bunga pinjaman. Itu semua kita belum bisa kompetitif. Jadi suku bunga pinjamannya Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga. Jadi, ini semua menjadi tantangan yang harus diperhatikan (pemerintah)," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
