M Budi Santosa
IDXChannel - Founder dan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menilai 2025 sebagai tahun yang menantang untuk ASEAN. Kawasan ini, kata dia, menghadapi tantangan berkelanjutan yang berasal dari ketidakpastian politik dan ekonomi yang muncul hampir setiap hari.
"Hal ini memunculkan kekhawatiran dari para ahli akan mengarah pada transformasi radikal ekonomi politik, khususnya mengenai stabilitas mata uang dan hubungan langsungnya dengan kebijakan perpajakan sebagai alat strategis," ujarnya pada Konferensi tahunan Asia Pacific Tax Forum (APTF) ke-16, Rabu (16/7/2025).
Adapun APTF diselenggarakan oleh Indef, bekerja sama dengan Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) dan didukung Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Didik memperkenalkan Forum Pajak Asia Pasifik (APTF) yang hadir sebagai platform tahunan yang mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pembuat kebijakan, akademisi, perwakilan sektor swasta, dan lembaga pemikir regional untuk membahas isu-isu terkait perpajakan secara mendalam.
Peran aktif Indonesia pada kegiatan APTF mencerminkan peran aktif negara dalam membentuk wacana fiskal regional.
Adapun Forum APTF ke-16 ini menyoroti topik-topik utama seperti inovasi kebijakan perpajakan di berbagai sektor, kerja sama lintas batas, dan strategi fiskal dalam menanggapi meningkatnya ketegangan geopolitik dan nasionalisme ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Malaysian Association of Tax Accountants (MATA), Dato' Hj. Abd Aziz Bin Abu Bakar mengatakan MATA telah menjadi mitra aktif dalam penyelenggaraan APTF sejak 2020, menyumbangkan keahlian dalam analisis dampak pajak dan tren kebijakan regional.
Menurutnya, topik utama yang menjadi perhatian pada APTF ke-16 adalah meningkatnya tekanan dari langkah-langkah Perdagangan global, khususnya tarif impor AS, yang telah memperparah tekanan fiskal di antara negara-negara ASEAN.
Dia juga menekankan urgensi untuk mengatasi tantangan perpajakan internasional, termasuk erosi basis pajak, pengalihan keuntungan, dan perpajakan transaksi digital.
Menurutnya, terdapat seruan bersama untuk kolaborasi yang lebih kuat di antara negara-negara anggota ASEAN, terutama di antara para ahli teknis dan pembuat kebijakan, untuk mengembangkan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan adil.
Forum ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas regional dalam merespons disrupsi global sekaligus memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui tata kelola perpajakan yang baik
Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Anggito Abimanyu menjadi pembicara kunci pada acara pembukaan APTF ke-16.
Membuka pidatonya, Anggito menyampaikan pajak merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik. Pajak merupakan sebuah alat untuk mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan.
Dia jugamenyampaikan beberapa hal yang akan dilakukan Indonesia ke depan dalam memperkuat sistem perpajakan nasional untuk menghadapi dinamika global saat ini.
Pertama, melakukan joint program pertukaran data lintas institusi, baik itu di internal Kemenkeu antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, maupun dengan kementerian lainnya terkait dengan ekonomi dan investasi.
Kedua, dengan melakukan penguatan pengawasan transaksi digital, baik domestik maupun luar negeri.
"Ketiga, menerapkan penyesuaian tarif bea masuk dan perluasan cukai untuk mendukung hilirisasi industri serta tujuan kesehatan dan lingkungan," kata dia.
Keempat, melakukan optimalisasi penerimaan dari sumber daya alam dan mengembangkan sistem yang
terpadu seperti Coretax, CEISA, dan SIMBARA, untuk meningkatkan transparansi, kepatuhan, integrasi data, dan memperkuat administrasi perpajakan dan bea cukai.
Konferensi ini menghadirkan sejumlah panel diskusi dengan topik-topik strategis, antara lain Tantangan Ekonomi Global dan Respons Kebijakan Pajak di Asia Pasifik, Perkembangan Kebijakan Pajak dan Kerja Sama Regional, Kebijakan Pajak Tidak Langsung dan Administrasi, Peran Kebijakan Kepabeanan terhadap Ekonomi Global.
Kemudian, Kerja Sama Administrasi Pajak dalam Inisiatif Belt and Road, Masa Depan Insentif Pajak di bawah Pilar Dua OECD, Sinergi Perpajakan dan Filantropi Islam untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.
Para panelis dari berbagai negara dan lembaga berbagi pengalaman mengenai praktik perpajakan hingga pentingnya kerja sama antar negara guna menekan penghindaran pajak sehingga pendapatan pajak negara bisa meningkat di tengah tantangan fiskal yang dialami banyak negara.
(NIA DEVIYANA)
