Dian Kusumo
IDXChannel – Jerman melakukan pembatasan harga gas dan listrik untuk perusahaan dan rumah tangga tahun depan.
Hal tersebut lantaran, ekonomi terbesar Eropa berusaha menahan dampak dari langkah Rusia untuk memangkas pasokan energi. Paket langkah-langkah, yang akan menelan biaya pemerintah sekitar UER54 miliar (USD55,5 miliar), akan mulai berlaku pada 1 Maret, menurut pejabat pemerintah.
Subsidi akan dibayarkan secara retroaktif untuk Januari dan Februari, dan konsumen gas juga akan menerima subsidi negara satu kali untuk Desember, kata para pejabat, yang meminta untuk tidak diidentifikasi sejalan dengan aturan pengarahan.
Dilansir melalui Bloomberg, bantuan untuk tagihan listrik sebagian akan dibiayai oleh pajak rejeki nomplok atas keuntungan listrik, yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan jumlah dua digit miliar euro, kata para pejabat itu pada hari Selasa. Hampir semua bentuk pembangkit listrik, termasuk energi terbarukan, akan dikenakan biaya kecuali gas dan batu bara keras.
Banyak perusahaan telah memperingatkan bahwa pajak, yang akan dikenakan secara retroaktif hingga September, dapat berdampak pada investasi di sektor ini. Jerman adalah episentrum krisis energi Eropa.
Puluhan tahun membangun ketergantungan pada Rusia mendapat reaksi keras setelah Kremlin memangkas pengiriman sebagai pembalasan nyata atas sanksi yang terkait dengan perang di Ukraina. Pemerintahan Kanselir Olaf Scholz telah menerapkan serangkaian langkah untuk mengamankan pasokan untuk melewati musim dingin.
Untuk rumah tangga pribadi, harga gas akan dibatasi pada 12 sen per kilowatt jam untuk 80 persen konsumsi, berdasarkan tingkat penggunaan tahun lalu. Untuk konsumen industri, 70 persen konsumsi gas akan disubsidi. Harga listrik akan dibatasi pada 40 sen per kwh.
Pembatasan akan diberlakukan hingga April 2024.Awal rem harga pada bulan Maret mungkin berarti kelegaan bagi perusahaan energi, yang mengatakan tidak mungkin untuk mengatur operasi dalam waktu singkat hingga Januari, seperti yang pertama kali direncanakan oleh pemerintah.
Rencana sebelumnya oleh Menteri Ekonomi Robert Habeck untuk melarang pembayaran bonus bagi perusahaan sebagai imbalan atas bantuan tersebut dibatalkan.
Pembatasan itu sekarang hanya akan berlaku untuk perusahaan yang menerima suntikan modal langsung dari negara, seperti raksasa gas Uniper SE. Sebelum dapat berlaku, paket itu harus melewati majelis tinggi parlemen pada 16 Desember, kata para pejabat itu.
(DKH)
