Ia menyinggung soal regulasi yang telah mengurangi kerja sama operasi (KSO) yang sebelumnya dijalankan Pertamina dengan pihak lain. Menurutnya, ketika terjadi perubahan regulasi, ini justru melemahkan Pertamina yang pada akhirnya membuat produksi nasional menurun.
"Untuk kedaulatan, ini bagus. Ini bagus. Tapi kalau pelemahan itu dilakukan dari internal kita, apakah oknum pejabatnya, oknum BUMN-nya, disinilah awal kehancuran negara kita," ujarnya.
Bahlil pun mengaku telah mendapat godaan dari pihak-pihak tertentu terkait isu ini, namun ia menolaknya mentah-mentah. Ia menyatakan komitmennya untuk menjaga kedaulatan energi nasional dan akan mengevaluasi perizinan yang terbengkalai, termasuk 301 hasil eksplorasi yang belum memiliki Plan of Development (POD).
"Saya izin Bapak Presiden, dengan segala hormat, kami akan evaluasi sampai pada tingkat pencabutan izin. Saya tidak main-main," pungkasnya.