Dhera Arizona Pratiwi
IDXChannel - Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah Muhammad Qodari menilai latar belakang yang beragam dari para komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru dapat menghadirkan perspektif baru bagi perusahaan. Sebab, komisaris yang berasal dari luar lingkungan perusahaan mampu menawarkan alternatif solusi dan gagasan yang melengkapi pengambilan keputusan di BUMN.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari menanggapi polemik pengangkatan sejumlah komisaris BUMN dari kalangan nonkorporasi, seperti asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, yang diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Posco, hingga relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, yang dipercaya menjadi Komisaris PT Pertamina Retail (Pertare).
Qodari mengatakan, berdasarkan pengalamannya saat menjabat sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi, keberadaan komisaris memiliki fungsi penting, tidak hanya mengawasi perusahaan dan mengawal agenda pemerintah sebagai pemegang saham, tapi juga dapat melihat persoalan perusahaan dari sudut pandang yang lebih luas sehingga mampu memberikan masukan yang konstruktif.
"Kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi, karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar. Sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujarnya saat dijumpai di Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan, komisaris pada dasarnya merupakan perwakilan pemegang saham. Dalam konteks BUMN, pemegang saham adalah negara, sehingga komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sekaligus memberikan masukan strategis bagi perusahaan.
"Sekali lagi kalau pengalaman saya, di situ ada pengawasan, di situ juga ada ide dan gagasan. Jadi kalau kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya, sesungguhnya keberadaan komisaris itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk keberadaan suatu BUMN," katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai standar kompetensi dalam pengangkatan komisaris BUMN, Qodari menilai seorang komisaris pada dasarnya harus memiliki akal sehat dan niat baik. Selain itu, dia menyebut para komisaris umumnya telah memiliki pengalaman di berbagai bidang yang menjadi bekal dalam menjalankan tugasnya.
"Sebetulnya modal dasarnya itu dua. Pertama akal sehat, yang kedua niat baik ya. Yang jelas yang ditempatkan di komisaris biasanya sudah punya pengalaman-pengalaman organisasi, pengalaman pemerintahan, pengalaman swasta. Nah, semua pengalaman-pengalaman itu bisa dimanfaatkan untuk bisa memberikan perspektif dan pengawasan kepada BUMN," ujar dia.
(Dhera Arizona)
