AALI
9925
ABBA
400
ABDA
6500
ABMM
1555
ACES
1275
ACST
236
ACST-R
0
ADES
3050
ADHI
1085
ADMF
7800
ADMG
195
ADRO
1925
AGAR
330
AGII
1485
AGRO
2240
AGRO-R
0
AGRS
187
AHAP
71
AIMS
440
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1070
AKRA
4290
AKSI
400
ALDO
960
ALKA
240
ALMI
246
ALTO
262
Market Watch
Last updated : 2021/12/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
504.74
-0.54%
-2.76
IHSG
6603.80
0.02%
+1.23
LQ45
945.59
-0.48%
-4.58
HSI
23996.87
0.06%
+13.21
N225
28860.62
1.42%
+405.02
NYSE
0.00
-100%
-16591.97
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,343
Emas
824,868 / gram

Banyak BUMN Seperti "Mayat Hidup", Ini Tanggapan Erick Thohir

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Kamis, 23 September 2021 15:45 WIB
Legislator pun meminta penjelasan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, akar persoalan pemegang saham tidak membubarkan dan melikuidasi perusahaan 'mati suri' itu.
Banyak BUMN Seperti
Banyak BUMN Seperti "Mayat Hidup", Ini Tanggapan Erick Thohir (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Status perusahaan BUMN yang tidak beroperasi selama bertahun-tahun, namun belum dibubarkan atau seperti "mayat hidup" kembali dipertanyakan Komisi VI DPR RI.  

Legislator pun meminta penjelasan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, akar persoalan pemegang saham tidak membubarkan dan melikuidasi perusahaan 'mati suri' tersebut.  

"Yang hantu (BUMN) ada tujuh yang sering dibicarakan, sudah lama kan nggak bisa dilikuidasi. Mohon Pak Menteri bisa kasih kita tahu bahwa sebetulnya masalahnya ada dimana sebetulnya," ujar anggota Komisi VI, Darmadi Durianto, saat rapat kerja, dikutip, Kamis (23/9/2021).  

Dia menilai pemegang terkesan lamban mengambil langkah likuidasi. Padahal, BUMN hantu tersebut tidak lagi memiliki prospek bisnis.  

"Kalau di perusahaan-perusahaan biasa kan langsung saja kita likuidasi kalau sudah parah, nggak ada prospek. Tapi ini ko terkesan lamban, apa ada masalah di mana yang paling krusial," katanya.  

Merespon pernyataan tersebut, Erick Thohir mengaku langkah pembubaran BUMN memang membutuhkan waktu lama. Pasalnya, pemegang saham tidak memiliki kapasitas lebih untuk langsung mengambil langkah likuidasi.  

Erick memberi contoh, untuk menjalankan program restrukturisasi saja, pihaknya memerlukan waktu hingga 9 bulan. Padahal, di lain sisi dinamika bisnis saat didasarkan pada kekuatan digital, menuntut perusahaan secepatnya melakukan penyesuaian bisnis.  

Artinya, waktu 9 bulan cukup lama hanya dengan memfokuskan diri pada satu program saja. Sementara, dalam pasar terbuka, perusahaan swasta justru masih melakukan invasi bisnisnya.  

"Contohnya saja, pertanyaan dari para anggota dewan, 'kok nutup saja, kok lama sekali?' Merestrukturisasi aja kita butuh waktu 9 bulan. Yang akhirnya di era sekarang digitalisasi seperti ini, yang dimana, dinamika berusaha itu terjadi percepatan yang luar biasa, ketika kemarin perusahaan untung, besok saja bisa rugi langsung, karena digitalisasi ini sangat membuka pasar secara terbuka," katanya. 

Meski begitu, alternatif untuk memperluas wewenang Kementerian BUMN adalah dengan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003. Erick menilai revisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tidak semata-mata menambah kekuasaan Kementerian BUMN.  

Namun, regulasi tersebut memberikan peran dan ruang lebih luas bagi pemegang saham untuk memaksimalkan pengawalan terhadap kinerja perseroan negara, termasuk melakukan langkah pembubaran BUMN yang 'mati suri' secara cepat.  

Pengawalan lain yang dimaksud berupa restrukturisasi, merger, injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan, utang, kepemilikan saham, dividen, pajak, hingga poin yang dinilai substansial yang berkaitan dengan kinerja BUMN.  

Erick mencatat, perlu peta atau penjelasan detail perihal poin-poin tersebut. Dan itu hanya dimungkinkan lewat pembaharuan regulasi yang memungkinkan BUMN lebih baik ke depannya.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD