Heri Purnomo
Bima mengungkapkan, untuk menekan angka masyarakat miskin bertambah, pemerintah harus memperkuat jaring pengaman sosial terutama bansos tunai, program padat karya, dan dalam bentuk dukungan pada usaha UMKM.
"Idealnya sebagai bantalan resesi, anggaran perlindungan sosial mencapai 4-5% dari PDB, saat ini baru 2,5% dari PDB," ungkapnya.
Lebih lanjut, Bima mendorong pemerintah, BUMN dan Pemda untuk bekerjasama menciptakan lapangan kerja melalui pengadaan barang dan jasa dengan pelaku UMKM. Dimana saat ini pengadaan barang dan jasa pemerintah baru mencapai 40 persen yang berasal dari UMKM.
"Semakin besar realisasi program ini, maka semakin besar jumlah tenaga kerja UMKM yang bisa terserap. Dalam setiap krisis UMKM selalu jadi penahan guncangan," ujarnya.
