Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Penurunan angka kemiskinan menjadi salah satu sasaran pembangunan dalam APBN 2023 yang telah ditetapkan pemerintah. Di tengah ancaman gelombang resesi tahun depan, menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas menjadi penting
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis pemerintah dapat mencapai target pengentasan kemiskinan di 2023. Menurut Menkeu, pemerintah akan memaksimalkan identifikasi masyarakat miskin melalui survei Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek dari Badan Pusat Statistik (BPS), bantuan sosial, dan juga dana desa.
Adapun dalam APBN 2023, anggaran belanja negara mencapai Rp3.061,2 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun atau turun dari outlook tahun 2022 yang sebesar Rp2.370 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Untuk sasaran dan indikator pembangunan 2023 pemerintah menetapkan tingkat pengangguran terbuka berada di level 5,3 hingga 6%.
Sementara tingkat kemiskinan berada di level 7,5 hingga 8,5%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga ditargetkan mencapai 73,31 hingga 73,49.
Adapun Nilai Tukar Petani (NTP) diatur sebesar 105 hingga 107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar107 hingga108. (Lihat tabel di bawah ini.)
Jumlah Menurun, tapi Belum Mencapai Level Pra Pandemi
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 berjumlah 26,16 juta orang.
Jika pemerintah ingin menurunkan angka kemiskinan hingga 7,5%, maka sebanyak 1,96 juta orang harus mentas dari kemiskinan. Kemudian, kalau pemerintah ingin lebih ambisius ke angka pengurangan 8,5%, maka sebanyak 2,22 juta jiwa harus lebih sejahtera di tahun depan.
Sementara jumlah angka kemiskinan pada Maret 2022 turun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Jumlah ini termasuk yang terendah semenjak pandemi Covid-19. Dibanding Maret 2021, jumlah ini turun sebesar 5,01% dan turun sebesar 1,3% dibanding September di tahun yang sama.
Meski angkanya berkurang dibanding enam bulan lalu, jumlah penduduk miskin ini masih lebih banyak ketimbang 2018 dan 2019 pada saat pandemi belum melanda. Pada Maret 2018, jumlah warga miskin mencapai 25,95 juta jiwa. Sementara pada September di tahun yang sama jumlahnya menjadi 25,67 juta jiwa.
Setahun setelahnya, jumlah warga miskin RI kembali menurun ke level 25,14 juta jiwa. Hingga September 2019, jumlahnya kembali menurun menjadi 24,79 juta jiwa.
Itu artinya, jumlah penduduk miskin saat ini masih menunjukkan tren peningkatan sebesar 0,8% dibanding Maret 2018 dan melonjak 3,9% dibanding Maret 2019.
Kendati demikian, jumlah warga miskin Indonesia saat ini lebih rendah ketimbang satu dekade lalu. Jika dibandingkan dengan Maret 2011, saat ini jumlahnya sudah berkurang sekitar 3,8 juta orang.
Berdasarkan kategori tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 11,82 juta orang atau 7,50%. Jumlah itu turun dibandingkan September 2021 yang sebanyak 11,82 juta orang atau 7,60%.
Sementara sebanyak 14,34 juta orang atau 12,29% penduduk miskin berada di perdesaan. Angkanya juga turun dari September 2021 yang sebanyak 14,64 juta orang atau setara 12,53%. (Lihat tabel di bawah ini)
Berdasarkan daerahnya, persentase penduduk miskin Indonesia di pedesaan sebesar 12,29% pada Maret 2022. Angka ini turun dari September 2021 yang sebesar 12,53%.
