Shifa Nurhaliza
Dan yang ketiga, kantor-kantor kas negara dan semua instansi yang melakukan tugas kas negara (kantor pos) harus menolak pembayaran atas surat perintah membayar uang yang tidak ditandatangani oleh Pembantu Bendahara Negara.
Dengan demikian pada 2 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah RI yang menetapkan bahwa uang NICA tidak berlaku di wilayah Indonesia, dan keesokan harinya 3 Oktober 1945, Maklumat Pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa Indonesia memiliki empat mata uang yang sah, yaitu De Javasche Bank, De Japansche Regeering, Dai Nippon emisi, dan Dai Nippon Teikoku Seibu.
Oleh sebab itu, bersamaan dengan dikeluarkannya maklumat tersebut, pemerintah Indonesia berencana menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) dan Menteri Keuangan A.A Maramis membentuk Panitia Penyelenggara pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945 yang diketuai T.R.B. Sabaroedin dari Kantor Besar Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan anggota-anggotanya terdiri dari Kemenkeu H.A.
Kemudian, Pandelaki & R. Aboebakar Winagoen dan E. Kusnadi, Kemenrang M. Tabrani, BRI S. Sugiono, dan wakil-wakil dari Serikat Buruh Percetakan Oesman dan Aoes Soerjatna. Pada Januari 1946 pencetakan ORI dikerjakan setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam.
Namun demikian, pada Mei 1946, situasi keamanan mengharuskan pencetakan ORI di Jakarta dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah-daerah seperti Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Maka dari itu hal inilah yang menyebabkan ORI pertama kali beredar pada 30 Oktober 1946 dan menjadikannya sebagai hari Oeang.
