Michelle Natalia
IDXChannel - Pemerintah menyebut belanja pemerintah pusat sebesar Rp366,2 triliun memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
Angka ini mencapai 51,2% dari target realisasi BPP melalui belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L.
"Melalui belanja K/L, antara lain yang pertama, untuk bantuan sosial dan UMKM. Program Keluarga Harapan sebesar Rp14,7 triliun untuk 9,9 juta KPM," ungkap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Selanjutnya Kartu Sembako Rp16,1 triliun untuk 18,7 juta KPM, PBI JKN Rp19,3 triliun untuk 96,7 juta jiwa, dan bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp365,6 miliar untuk 69.021 unit ekuivalen, bantuan alsintan Rp163,2 miliar sejumlah 120 traktor dan 100 cultivator.
Juga termasuk bantuan ternak Rp57,7 miliar sejumlah 1.318 ekor dan bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp14,5 miliar sejumlah 40,3 juta ekor.
"Untuk pendidikan antara lain program Indonesia Pintar Rp5,3 triliun untuk 9,6 juta siswa, program KIP Kuliah sebesar Rp5,8 triliun untuk 692 ribu mahasiswa, BOS (Kemenag) Rp5,1 triliun untuk 4,3 juta siswa, dan BOPTN sebesar Rp1,78 triliun untuk 192 PTN," jelas Sri.
Kemudian belanja infrastruktur yang terdiri dari belanja stimulan perumahan (bencana Cianjur) sebesar Rp1,2 triliun untuk 42,4 ribu rumah dan pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur Rp46,5 triliun seperti untuk sarpras pendidikan, sanitasi, SPAM, jalan, jembatan, dan yang lainnya.
"Sementara itu dari belanja non K/L di antaranya untuk bansos, yaitu subsidi dan kompensasi listrik Rp35,6 triliun untuk 39,2 juta pelanggan, subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp43,7 triliun untuk 5.629,5 ribu kiloliter," ucap Sri Mulyani.
Selain itu, belanja ini juga mencakup subsidi LPG 3 kg sebesar Rp26,9 triliun untuk 2,6 juta metrik ton, Kartu Prakerja Rp1,5 triliun untuk 454,1 ribu peserta, dan subsidi perumahan Rp301,9 miliar untuk 72,6 ribu unit.
(FAY)
