AALI
9800
ABBA
188
ABDA
0
ABMM
2360
ACES
780
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7375
ADHI
815
ADMF
8100
ADMG
177
ADRO
2970
AGAR
318
AGII
1950
AGRO
765
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
254
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1640
AKRA
1060
AKSI
294
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
228
Market Watch
Last updated : 2022/06/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.03
0.56%
+3.01
IHSG
7042.94
0.64%
+44.67
LQ45
1018.99
0.57%
+5.77
HSI
21719.06
2.09%
+445.19
N225
26491.97
1.23%
+320.72
NYSE
14402.12
0.34%
+49.32
Kurs
HKD/IDR 1,889
USD/IDR 14,845
Emas
873,761 / gram

Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Menkop Teten Dukung Gerakan Pangan Pancasila

ECONOMICS
Michelle Natalia
Selasa, 17 Agustus 2021 19:40 WIB
Presiden RI memerintahkan untuk membentuk korporatisasi pertanian dalam bentuk koperasi. 
Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Menkop Teten Dukung Gerakan Pangan Pancasila
Berbasis Ekonomi Kerakyatan, Menkop Teten Dukung Gerakan Pangan Pancasila

IDXChanel - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyambut baik inisiatif DPP Gerakan Pembumian Pancasila, terutama launching Gerakan Pangan Pancasila dalam Wujud Koperasi. Pasalnya, hal itu sejalan dengan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, yakni mengembangkan sektor produktif (pertanian, peternakan, dan perikanan) yang menjadi basis gerakan ekonomi rakyat. 

"Sebagaimana arahan Presiden Jokowi melalui korporatisasi pertanian dan perikanan berbasis koperasi," ujar Teten pada acara diskusi publik dan launching Gerakan Pangan Pancasila dalam Wujud Koperasi, yang diselenggarakan DPP Gerakan Pembumian Pancasila, Selasa (17/8/2021). 

Teten menambahkan, arahan Presiden RI memerintahkan untuk membentuk korporatisasi pertanian dalam bentuk koperasi. 

“Di negara maju, badan usaha sektor agriculture yang pas adalah koperasi. Di Indonesia, petani kecil-kecil dan lahan usaha perorangan, sulit melahirkan korporatisasi petani. Koperasi adalah badan usaha yang pas untuk mengkonsolidasinya," jelas MenkopUKM. 

Teten mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan koperasi modern di bidang pertanian, di mana petani skala kecil harus berhimpun dalam koperasi agar mempunyai posisi tawar yang kuat. Selain itu, integrasi usaha hulu-hilir dengan pelibatan kemitraan para pihak dalam rantai pasok (inclusive closed loop), adopsi teknologi, akses pembiayaan, terhubung dengan offtaker, dan memiliki tata kelola dan manajemen professional.
 
"Pada 2021 ini, kami menargetkan lahirnya 40 koperasi pangan modern, terutama di wilayah perhutanan sosial," ucap Teten.
 
Dengan adanya kelembagaan, lanjut Teten, akan mempermudah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan. KemenKopUKM telah menyiapkan pembiayaan khusus koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaba Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) 

“LPDB-KUMKM kami hadirkan hanya untuk pembiayaan koperasi," tukasnya.
 
Tak hanya itu, Teten menyebutkan, Presiden Jokowi telah membuat kebijakan pembiayaan yang progresif, yakni meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30% di 2024. Plafon KUR dari sebelumnya maksimum Rp500 juta naik menjadi Rp20 miliar. Dan, KUR tanpa agunan naik dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta.
 
"Kami bersama Kementerian Perekonomian, dan Kementerian Pertanian juga sedang merancang skema KUR khusus berbasis klaster pada sektor pertanian, sebagaimana arahan Presiden pada Ratas 26 Juli 2021," ungkap Teten.
 
Menurut Teten, inilah wujud keseriusan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian agar terwujudnya kedaulatan pangan. 

"Kedaulatan pangan berhasil jika kesejahteraan bersama dapat diwujudkan. Juga, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan, bisa diturunkan," pungkasnya. (NDA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD