"Di mana-mana saya ke Jepang, ke Korea, ke Swedia itu memang Pemerintah turut campur dalam mengolah sampah, sampah butuh diatur tidak bisa menyerahkan pengolahan sampah ke pengusaha. Pemerintah mengatur pengusaha bisa memanfaatkan bagian yang bermanfaat," paparnya.
Tumiran mengungkapkan, pemanfaatan sampah untuk energi pun masih sulit karena banyak hambatan, salah satunya adalah perbedaan persepsi tentang biaya pengolahan sampah yang dikeluarkan Pemerintah untuk badan usaha.
"Ada yang beranggapan kalau dikasih tipping fee side produknya jadi listrik Pemerintah memberikan subsidi pengusaha, kesannya demikian" tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Tumiran, harga biomassa sebaiknya tidak ditetapkan berdasarkan harga batu bara seperti DMO yang harganya ditetapkan oleh Pemerintah.