“Bahkan saat ini, Indonesia sedang memasuki rantai nilai baru untuk komoditas strategis seperti kobalt, litium, dan tanah jarang, yakni unsur-unsur penting dalam mendukung transisi energi hijau global,” imbuhnya.
Program kedua, pentingnya penguasaan teknologi industri. Agus menjelaskan, melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah memacu transformasi industri dari sistem produksi tradisional menuju sistem yang lebih cerdas, terhubung, dan terintegrasi secara digital.
“Di sektor tekstil, misalnya, kini telah diimplementasikan penenunan berbasis sensor dan sistem pewarnaan tanpa limbah. Selanjutnya, di sektor makanan dan minuman, teknologi blockchain diterapkan untuk ketertelusuran produk dari hulu ke hilir. Sementara, pada sektor komponen otomotif, integrasi teknologi mendorong perakitan robotik dan sistem logistik just-in-time,” ujar Menperin.
Menurutnya, perubahan ini tidak hanya menyasar perusahaan besar. Ribuan industri kecil dan menengah (IKM) juga telah diperkenalkan pada teknologi serupa melalui pusat-pusat keunggulan dan pelatihan yang didanai oleh pemerintah, termasuk kerja sama erat dengan lembaga pelatihan dan industri di Jepang.
Kemudian program ketiga adalah industrialisasi hijau, yang menyatakan bahwa era pembangunan yang mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi telah usai. Sebab, pasar, pemodal, dan regulator kini menuntut industri agar memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Untuk itu, strategi industrialisasi Indonesia kini mengadopsi prinsip ecological modernization.
Contohnya, di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah, pemerintah telah mewajibkan sistem penggunaan kembali air limbah, efisiensi energi, dan penerapan simbiosis industri.
Di Jawa Barat, limbah dari pabrik minyak kelapa sawit diolah menjadi biogas dan digunakan sebagai bahan bakar industri. Di Sumatera, pabrik semen memanfaatkan abu terbang (fly ash) dari pembangkit listrik sebagai bahan baku alternatif.
“Semua upaya ini menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi sirkular. Indonesia tidak hanya ingin memenuhi standar ESG (environmental, social, and governance), tetapi juga ingin menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing industri, serta menarik lebih banyak investasi hijau,” ujarnya.
keempat, Menperin menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi dari keberhasilan industrialisasi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil, insinyur, wirausahawan, dan inovator, semua strategi tidak akan berjalan optimal.
Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pendidikan vokasi melalui pembangunan politeknik, revitalisasi pusat kejuruan, serta pemanfaatan platform pembelajaran digital.
Jepang, menurut Menperin, telah memainkan peran sangat penting dalam proses tersebut. Melalui kerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri Jepang, Indonesia kini memiliki kurikulum bersama di bidang robotika, permesinan presisi, otomatisasi pabrik, dan material berkelanjutan.
“Lulusan dari program ini tidak hanya mendapatkan gelar akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan secara global serta pengalaman langsung di dunia industri,” terangnya.
Menperin berharap, kolaborasi Indonesia dan Jepang di bidang pendidikan dan industri akan semakin kuat di masa depan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun masa depan industri yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif, demi menghadapi tantangan global dan mewujudkan ketahanan nasional di bidang pangan, energi, dan kesehatan.