AALI
9650
ABBA
226
ABDA
0
ABMM
2370
ACES
790
ACST
168
ACST-R
0
ADES
7275
ADHI
820
ADMF
8075
ADMG
176
ADRO
2950
AGAR
324
AGII
2090
AGRO
725
AGRO-R
0
AGRS
122
AHAP
57
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1535
AKRA
1055
AKSI
294
ALDO
835
ALKA
298
ALMI
292
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/06/28 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.61
-0.34%
-1.85
IHSG
6996.46
-0.28%
-19.60
LQ45
1007.64
-0.31%
-3.10
HSI
22418.97
0.85%
+189.45
N225
27049.47
0.66%
+178.20
NYSE
0.00
-100%
-14811.55
Kurs
HKD/IDR 1,888
USD/IDR 14,835
Emas
871,303 / gram

Berikut Enam Jenis Mutasi PNS dan Syarat-Syarat Pengajuannya

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Rabu, 18 Agustus 2021 14:00 WIB
Terkait mutasi PNS, berikut jenis-jenisnya dan syarat pengajuannya.
Berikut Enam Jenis Mutasi PNS dan Syarat-Syarat Pengajuannya (Dok.MNC Media)
Berikut Enam Jenis Mutasi PNS dan Syarat-Syarat Pengajuannya (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Direktur Pengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ibtri Rejeki mengatakan berkaitan dengan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) diatur di dalam Peraturan BKN No.5/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. Ibtri menyebutkan terdapat sejumlah jenis mutasi PNS.

Di antaranya adalah:

1.      Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Daerah;

2.      Mutasi PNS antar-Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;

3.      Mutasi PNS antar-Kabupaten/Kota antar-Provinsi dan antar-Provinsi;

4.      Mutasi PNS Provinsi/Kabupaten/Kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya;

5.      Mutasi PNS antar-Instansi Pusat; dan

6.      Mutasi PNS ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

Ibtri mengatakan selain proses mutasi kepegawaian berdasarkan jenis-jenis tersebut, mutasi juga dapat dilakukan atas dasar pengajuan PNS sendiri.

“Jadi selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sesuai 6 (enam) jenis mutasi tersebut, PNS juga dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi sesuai permintaan sendiri,” katanya dikutip dari BKN.go.id, Rabu (18/8/2021).

Dari aspek prosedur, Ibtri menguraikan bahwa setiap instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier. Dimana juga harus memperhatikan kebutuhan organisasi.

“Selain itu, mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun,” ungkapnya.

Adapun teknis pengajuan mutasi meliputi beberapa persyaratan. Diantaranya adalah:

1.        Surat permohonan mutasi dari PNS

2.      Surat usul mutasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki

3.      Surat persetujuan mutasi dari PPK Instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki

4.      Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang diterbitkan PPPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

5.      Usulan mutasi dari PPPK Instansi yang disampaikan ke BKN untuk mendapat pertimbangan teknis juga harus dilengkapi dengan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap pns yang akan dimutasi,

6.      Salinan sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;

7.      Salinan sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun terakhir;

8.      Surat keterangan tidak sedang menjalani tugas belajar

9.      Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat Instansi asal PNS yang diajukan mutasi. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD