Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Mulyadi Jayabaya mengatakan, mengungkapkan pelaku yang mengedarkan beras premium oplosan.
Menurutnya, para tengkulak yang melakukan pelanggaran hal tersebut. Dia memastikan tidak ada para pengusaha yang berada di bawah organisasi Kadin yang mengedarkan beras premium oplosan.
Hal itu disampaikan Mulyadi dihadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara Dialog Peran Swasta Dalam Mewujudkan Ketahan Pangan di Menara Kadin, Jumat (18/7/2025).
"Kalau kemarin ada beras oplosan, ini pemain tengkulak, jadi bukan pedagang Kadin, ini tengkulak di daerah-daerah," ujar Mulyadi dalam sambutannya saat membuka acara dialog tetsebut.
Lebih lanjut ia menceritakan gabah yang dibeli oleh Bulog dan digiling, belum sempat keluar ke pasar. Di sinilah para tengkulak bermain peran untuk mencampurkan beras-beras yang digiling oleg Bulog untuk dicampur dengan kualitas mutu rendah.
"Beras padi dibeli oleh Bulog, Bulog menggiling padi untuk kebutuhan stok nasional, tidak keluar pasar kan. Sehingga yang punya tengkulak ini, beras yang jelek, dicampur dengan yang bagus, yang menyebabkan harganya tetap tinggi," tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama jajaran Kementan, ditemukan 212 merek beras yang diduga merupakan beras oplosan, yakni campuran antara beras medium dan premium.
"Kami tidak akan menolerir praktik curang seperti ini. Jangan permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral," kata Mentan dalam keterangan resmi.
Mentan menjelaskan modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen dari sisi kualitas, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian negara hingga Rp99 triliun. Kalau pun praktik ini sudah berjalan 10 tahun, potensi kerugian negara diperkirakan tembus hampir Rp1.000 triliun.
"Kalau ini terjadi selama 10 tahun, kerugiannya bisa mencapai Rp1.000 triliun. Ini harus kita selesaikan bersama," tegas Mentan.
Terkait praktik curang mafia beras, pemerintah telah bersurat resmi ke Jaksa Agung, Kapolri, dan Satgas Pangan, yang kini tengah bekerja secara intensif.
"Pengusaha besar sudah diperiksa. Ini harus ditindak tegas, tidak ada pilihan. Kalau kita mau menjadi negara super power dan menuju Indonesia Emas, tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor dan mafia pangan," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
