Anggie Ariesta
Fokus Kemenkeu saat ini justru pada anggaran MBG yang telah dialokasikan, yakni sebesar Rp71 triliun. Purbaya menyoroti serapan anggaran tersebut masih sangat rendah dan mendesak BGN untuk segera menyalurkannya.
"Justru yang kita lihat yang disebut tadi yang Rp71 triliun, bukan yang dibalikin ya. Yang dianggarkan ya, berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa," ujar Purbaya.
Berdasarkan paparan Program Pemerintah Pusat per 3 Oktober, realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp20,6 triliun dari pagu Rp71 triliun, atau baru terserap 29 persen.
Purbaya menyebut angka serapan per Oktober masih sekitar 23 persen. Ia menekankan perlunya evaluasi ketat hingga akhir bulan.
"Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Ini kan Oktober, akan saya lihat sampai akhir Oktober. Sekarang kan baru 23 persen kalau enggak salah penyerapannya kan. Nah kita kan pastikan dia bisa menyerap dengan baik sebesar Rp71 triliun sambil akhir tahun," katanya.
Menkeu secara tersirat mengisyaratkan akan memotong sisa anggaran yang tidak terserap jika BGN tidak mampu memenuhi target.
"Malah bagus kalau bisa, tapi kalau enggak bisa ngabisin uangnya di mana? Dianggurin aja? Kan saya bayar bunga, gitu aja," kata dia.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya mengembalikan Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto. Pengembalian dana MBG Rp70 triliun karena tidak terserap tahun ini.
"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini," kata Dadan.
Terlepas dari perbedaan data ini, program MBG diklaim sudah berjalan di seluruh Indonesia dengan total 31,2 juta penerima hingga 3 Oktober 2025.
(Febrina Ratna Iskana)
