Maulina Ulfa - Riset
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Inpres No.7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Tak hanya dari sisi mobilnya, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan industri sel baterai mobil listrik. Ini karena Indonesia memiliki potensi bahan baku sel baterai mobil listrik sekaligus memiliki cadangan terbesar di dunia, yaitu nikel dan kobalt.
Sementara itu, pemerintah telah membangun kerjasama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Investasi/ BKPM dengan Konsorsium Hyundai. Upaya ini disebut akan membuka jalan bagi pengembangan sel baterai kendaraan listrik Tanah Air.
Kementerian BUMN juga telah membentuk perusahaan baterai PT Industri Baterai Indonesia (IBI). Holding IBI terdiri dari Mining Industri Indonesia (Mind ID), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. (Antam), PT Pertamina, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Selain kerjasama dengan Konsorsium Hyundai, pembentukan perusahaan ini juga melibatkan Korporasi KIA, Mobis Hyundai, dan LG Energy Solution.
IBI direncanakan memiliki kapasitas produksi sebesar 140 gigawatt hour (GWh). Sekitar 50 GWh sel baterai yang diproduksi IBI akan diekspor dan sisanya akan digunakan bagi industri baterai dalam negeri.
Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia per 2021, berdasarkan data Statista. Besarnya mencapai 21 juta metrik ton, setara dengan cadangan nikel Australia. Jumlah ini bahkan mengalahkan mili China, Kanada, hingga Amerika Serikat (AS). (Lihat tabel di bawah ini.)
Selain itu, Indonesia juga memiliki cadangan kobalt yang besar. Dua komponen ini merupakan bahan baku utama pembuat baterai mobil listrik.
Dua hasil tambang ini akan mempengaruhi produksi baterai kendaraan setrum karena komponen kobalt dan nikel mencakup kurang lebih 90 persen dari total komponen baterai, menurut Kementerian Investasi/BKPM.
Dimusuhi WTO, Ekspor Nikel Indonesia Melesat
Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan mencatat nilai ekspor komoditas turunan nikel Indonesia terus naik signifikan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bijih nikel pada awal 2020.
Sepanjang Januari-Agustus 2022, ekspor komoditas turunan nikel tercatat USD 3,6 miliar. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai USD 1,3 miliar. Angka ini juga naik empat kali lipat dibanding 2020 yang hanya sebesar USD 808 juta.
Ekspor turunan lainnya, di antaranya Feronikel juga terus meroket. Total nilai ekspor selama delapan bulan di tahun ini mencapai USD 8,76 miliar, naik hampir dua kali lipat dibandingkan 2020 yakni USD 4,74 miliar.
Uni Eropa (UE) pun kelabakan dengan melayangkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
"Data menunjukkan nilai ekspor komoditas turunan nikel meningkat signifikan sejak tahun 2020," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto dalam konferensi pers virtual, Kamis (15/9/2022).
Sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menyetop ekspor nikel mentah per 1 Januari 2020. Menurut presiden Jokowi, penyetopan ekspor nikel meningkatkan pendapatan negara menjadi 19 kali lipat.
"Di tahun 2021 ketika kita hilirisasi nikel, kita dapat US$ 20,9 miliar. Lompatannya, nilai tambah lompatannya 19 kali. Ini kalau mulai tarik lagi setop tembaga, timah dan nikel," ungkap Jokowi. (ADF)
