Tangguh Yudha
IDXChannel - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah selektif saat melakukan penghematan anggaran. Hal ini dilakukan lantaran bisnis perhotelan sedang lesu karena kebijakan efisiensi anggaran.
"Jika ingin dilakukan penghematan tolong selektif ya, dalam artian sekiranya hal-hal yang tidak perlu dikurangi seperti yang menyangkut kehidupan orang banyak, karena ini dapat berdampak luas dan tentu dampaknya ke masyarakat," kata Ketua PHRI DKI Jakarta, Sutrisno Iwantono, Rabu (28/5/2025).
Sutrisno menyebut penurunan ini terjadi secara menyeluruh di hampir semua segmen pasar, dengan dampak paling signifikan dirasakan di segmen pemerintahan.
"Sekitar 66,7 persen pengusaha hotel menyebutkan bahwa kebijakan pengetatan anggaran pemerintah menjadi penyebab utama lesunya okupansi hotel," kata dia.
"Sebagaimana kita tahu, hotel-hotel itu memang salah satu sumber penting mulai dari hunian kamar, ruang meeting, juga restoran yang berasal dari kegiatan pemerintah,” lanjutnya.
Dia menambahkan, saat ini kinerja sektor perhotelan menunjukan tekanan berat di kuartal pertama 2025 ini.
Berdasarkan data PHRI DKI Jakarta, kata dia, ada 96,7 persen hotel anggota PHRI melaporkan penurunan tingkat hunian.
"Hampir 100 persen hotel di Jakarta mengalami penurunan okupansi. Ini bukan fenomena biasa, ini krisis," katanya.
Dia menambahkan, situasi ini bukan penurunan biasa tapi sebuah krisis yang membuat banyak pengusaha hotel dan restoran mempertimbangkan untuk melakukan efisiensi.
"Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan," kata Sutrisno.
(Nur Ichsan Yuniarto)
