Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. MoU ini berfokus pada pengembangan kawasan investasi di wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan, kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029 dan potensi investasi yang ada.
“Kontribusi dari investasi ini adalah dua yang terbesar. Setelah konsumsi dalam negeri yang kurang lebih 53–54 persen, investasi kontribusinya ini 29–30 persen,” ujar Rosan dalam sambutannya di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Menurutnya, Batam merupakan kawasan strategis dengan fasilitas investasi yang tak dimiliki wilayah lain di Indonesia. Sehingga, diharapkan target investasi nasional lebih dari Rp13.000 triliun bisa tercapai dalam lima tahun ke depan, dan target pada 2025 mencapai Rp1.900 triliun.
“Dan oleh sebab itu kontribusi dari Batam dan BP Batam ini menjadi sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial buat kami dalam rangka mencapai pertumbuhan 8 persen itu,” katanya.
Dalam mendukung optimalisasi layanan investasi, Rosan menyatakan komitmen Kementerian Investasi untuk menempatkan pejabat khusus secara permanen di KPBPB Batam. Hal ini dilakukan guna mempercepat fasilitasi dan realisasi investasi.
“Harapannya semuanya bisa lebih terakselerasi dan bisa memperkuat pelayanan investasi yang akan masuk ke Batam,” kata Rosan.
Sementara itu, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad menyambut baik penandatanganan MoU ini sebagai bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola kawasan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan investor.
“Kita memperkuat fondasi kerja sama untuk beberapa hal yakni sinkronisasi data, pengawasan sistem perizinan terintegrasi, fasilitasi perizinan berusaha, hingga pengembangan peluang investasi dan penyusunan kebijakan investasi,” ujar Amsakar.
“Semua langkah ini merupakan manifestasi komitmen kita bersama untuk tidak hanya menciptakan kawasan yang ramah investasi, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap perkembangan global,” ujarnya.
Amsakar juga menyoroti performa ekonomi Batam yang terus menanjak. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,69 persen, melampaui rata-rata nasional 5,03 persen, serta mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp42,26 triliun, naik 31,17 persen dari tahun sebelumnya.
“Kami menyampaikan bahwa, Insyaallah Batam dapat memenuhi target lebih dari 8 persen Pak Presiden, dengan pertimbangan fasilitas yang diberikan negara terhadap Batam ini luar biasa,” kata Amsakar.
“Hanya persoalan bagaimana kita menata regulasi, membenahi tata kelola, dan membangun sinergitas,” kata dia.
Kawasan Batam saat ini menjadi rumah bagi 31 kawasan industri, 135 industri galangan kapal yang menopang 60 persen industri perkapalan nasional, serta proyek-proyek strategis nasional seperti Batam Aero City, Nusa Digital Park, dan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya.
Penandatanganan MoU ini diyakini menjadi langkah awal penting untuk meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat investasi, sekaligus mendukung ambisi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan.
Hadir dalam agenda Penandatanganan Nota Kesepahaman ini yaitu Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil BP Batam, Li Claudia Chandra, para pejabat pemimpin tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
(Dhera Arizona)
