BKPM Minta Tambahan Anggaran Rp1,15 Triliun

IDXChannel - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meminta tambahan anggaran senilai Rp1,15 triliun untuk tahun anggaran 2026.

Hal ini dikatakan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu saat Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (16/9/2025).

Baca Juga:

BKPM dan Pemkot Batam Teken MoU Kembangkan Kawasan Investasi

Todotua mengatakan, DPR sebelumnya telah mengabulkan permohonan anggaran menjadi Rp1,93 triliun. Namun, Badan Anggaran (Banggar) kembali merevisi anggaran ke angka awal Rp775 miliar.

“Kalau diperkenankan kami sedikit saja menitipkan pesan atau catatan ini agar bisa difasilitasi oleh Komisi XII kepada Badan Anggaran," kata Todotua.

Baca Juga:

BKPM dan Uni Eropa Bentuk EU Desk, Permudah Investasi Masuk ke Indonesia

Dia menjelaskan Kementerian Investasi lebih banyak berfungsi pada layanan perizinan, pengawasan, maupun upaya mendatangkan investasi.

Investasi, kata dia, menyumbang 26-30 persen pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga:

BKPM Sebut Konflik Iran-Israel Tak Redupkan Minat Investor Asing ke Indonesia

Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun ke depan, maka dibutuhkan konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp13 ribu triliun.

Baca Juga:

Batam Siap Sambut Aliran Investasi di Sektor Strategis usai MoU dengan BKPM

Todotua menambahkan, hampir seluruh perizinan nasional diurus melalui Kementerian Investasi dan Hilirisiasi/BKPM melalui platform Online Single Submission (OSS).

"Konsekuensinya, BKPM rentan menghadapi berbagai gugatan perdata yang terjadi hampir setiap hari," kata dia.

Selain itu, BPKM juga memiliki sembilan kantor perwakilan investasi (IIPC) di luar negeri. Kementerian ini pun aktif menjalankan kerja sama bilateral dan internasional terkait perdagangan dan investasi.

"Layanan BKPM masih membutuhkan banyak peningkatan, seperti performa OSS. Anggaran yang ada hanya cukup untuk operasional dasar seperti sewa bandwidth, storage dan loket pengaduan," katanya.

OSS mengelola data 12 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pelaku usaha, baik UMKM maupun PMA/PMDN. Angka ini terus bertambah, sehingga dibutuhkan peningkatan performa OSS agar dapat memastikan layanan berjalan dengan baik.

“Kerangka ini kami ajukan untuk bisa semaksimal mungkin menjaga efektivitas dari pelayanan perizinan kegiatan investasi dan kegiatan berusaha di negara kita, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik,” kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)