Achmad Al Fiqri
Untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen dalam beberapa tahun ke depan, maka dibutuhkan konsolidasi realisasi investasi sekitar Rp13 ribu triliun.
Todotua menambahkan, hampir seluruh perizinan nasional diurus melalui Kementerian Investasi dan Hilirisiasi/BKPM melalui platform Online Single Submission (OSS).
"Konsekuensinya, BKPM rentan menghadapi berbagai gugatan perdata yang terjadi hampir setiap hari," kata dia.
Selain itu, BPKM juga memiliki sembilan kantor perwakilan investasi (IIPC) di luar negeri. Kementerian ini pun aktif menjalankan kerja sama bilateral dan internasional terkait perdagangan dan investasi.
"Layanan BKPM masih membutuhkan banyak peningkatan, seperti performa OSS. Anggaran yang ada hanya cukup untuk operasional dasar seperti sewa bandwidth, storage dan loket pengaduan," katanya.
OSS mengelola data 12 juta Nomor Induk Berusaha (NIB) dari pelaku usaha, baik UMKM maupun PMA/PMDN. Angka ini terus bertambah, sehingga dibutuhkan peningkatan performa OSS agar dapat memastikan layanan berjalan dengan baik.
“Kerangka ini kami ajukan untuk bisa semaksimal mungkin menjaga efektivitas dari pelayanan perizinan kegiatan investasi dan kegiatan berusaha di negara kita, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik,” kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
