IDXChannel - Saat ini Pemerintah tengah menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat miskin dan pedagang kaki lima.
Direktur of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang, pemberian BLT minyak goreng juga perlu diperhatikan akurasi data penerima.
"Untuk PKH (Program Keluarga Harapan) mungkin tidak ada masalah, karena data nya sudah semakin baik disinkronkan dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tapi untuk pedagang gorengan, pendataan ini penting sekali karena dikhawatirkan ada duplikasi data penerima sehingga tidak tepat sasaran," kata Bhima saat dihubungi MNC Portal, Selasa (5/4/2022).
Dia menjabarkan, misalnya pedagang gorengan dengan pemilik yang sama menerima dua kali jatah BLT. Sementara yang menggunakan minyak goreng tidak hanya pedagang gorengan, melainkan industri makanan minuman kecil yang terdampak juga harus diperhatikan pemerintah.
"Sebagian besar usaha mikro bergerak disektor makanan minuman. Apa pemerintah bisa cover semua?," ujar Bhima.
Pasalnya, sebagian besar PKL belum memiliki izin usaha yang terdaftar di data pemerintah. Kemudian pedagang gorengan cenderung berpindah-pindah lokasi jualan sehingga tak memungkiri akan ada kesulitan pendataannya.
Oleh karena itu, dia pun menyarankan pemerintah bisa membuka posko aduan di tiap Kabupaten/Kota untuk mendata PKL yang berhak mendapat BLT.
"Jadi sinkronisasi dan akurasi data yang dimiliki Pemda, Kementerian Koperasi UKM dan data di tingkat asosiasi harus berjalan," imbuh dia.
Adapun hal lain yang jadi sorotannya adalah disparitas harga minyak goreng di Jawa dan luar Jawa terlalu lebar.
Artinya, uang 100 ribu per bulan di luar Jawa seperti daerah Sulawesi Tenggara hanya bisa membeli minyak goreng kemasan 2 liter. Sementara yang di pulau Jawa bisa membeli minyak goreng 4-5 liter.
"Kalaupun disuruh membeli curah, antri dan pasokan dibatasi. BLT tidak bisa dipukul rata per keluarga mendapat 100 ribu karena disparitas harga tadi berbeda beda," ujar Bhima.
Dia menambahkan, pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak goreng yang naik bisa teratasi.
"Ibarat parasetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," tutur dia.
(SAN)
