Nilainya pun fantastis, sejak 2015 hingga Mei 2023 ini Eddy menjabarkan anggarannya mencapai Rp146,56 triliun. Alokasi itu digunakan untuk mendanai penyaluran yang mencapai 48,19 juta kiloliter (kl).
"Paling besar dananya karena kita diamanahkan menanggung selisih harga antara biodiesel dan solar. Harga sawit untuk biodiesel itu relatif lebih tinggi dari solar, jadi memang belanja terbesar dari BPDPKS ini untuk membiayai biodiesel. Tapi kalau kita lihat, kita bisa diskusikan bahwa ini manfaatnya juga besar," bebernya.
Di luar itu, BPDPKS dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015 itu turut mendapat amanat dalam kegiatan promosi dan kampanye positif soal kelapa sawit, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional melalui pameran, konvensi sawit, sosialisasi, hingga FGD.
"Kita berikan dukungan mitigasi, termasuk terhadap kegiatan gugatan yang kita ajukan kepada lembaga internasional seperti WTO terkait diskriminasi sawit Indonesia di perdagangan internasional," pungkasnya. (NIA)