AALI
12175
ABBA
187
ABDA
6250
ABMM
3030
ACES
980
ACST
158
ACST-R
0
ADES
5825
ADHI
695
ADMF
8050
ADMG
181
ADRO
3100
AGAR
330
AGII
1980
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
125
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
155
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
1010
AKSI
350
ALDO
895
ALKA
292
ALMI
290
ALTO
196
Market Watch
Last updated : 2022/05/25 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.55
-0.5%
-2.73
IHSG
6879.62
-0.5%
-34.53
LQ45
1011.61
-0.42%
-4.32
HSI
20079.32
-0.16%
-32.78
N225
26713.08
-0.13%
-35.06
NYSE
15290.38
1.69%
+254.51
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
876,842 / gram

BPK Temukan Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp40,9 Miliar Lampu Jalan di Jatim

ECONOMICS
Lukman Hakim
Rabu, 26 Januari 2022 06:40 WIB
BPK temukan dugaan penyalahgunaan dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp40,9 miliar di Lamongan Jatim.
BPK Temukan Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp40,9 Miliar Lampu Jalan di Jatim (Dok.MNC Media)
BPK Temukan Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp40,9 Miliar Lampu Jalan di Jatim (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur (Jatim) Wahid Wahyudi memerintahkan Inspektorat Jatim menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp40,9 miliar di Lamongan

“Itu sudah masuk ranah hukum karena jadi temuannya BPK. Tentu Inspektorat akan  membantu mengkomunikasikan temuan BPK itu dengan OPD (organisasi perangkat daerah) terkait yang menangani kasus itu. PJU itu secara teknis ada di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi. Ini (pengadaan lampu), merupakan dana hibah,” kata Wahid usai menghadiri salah satu acara di Gedung Negara Grahadi, Selasa (25/1/2022).

Inspektur Provinsi Jatim, Helmy Perdana Putra belum memberi tanggapan terkait permintaan dari Pj Sekdaprov Jatim tersebut. Saat dihubungi lewat aplikasi pesan singkat, belum ada jawaban meski sudah centang dua. Ketika dihubungi via telepon juga tidak ada jawaban.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim Mathur Husairi mengatakan ini, persoalan pengadaan lampu PJU ini  sebenarnya bukan ranah Inspektorat. Menurutnya, Inspektorat ini hanya ketika audit internal. “Karena ini sudah melewati 60 hari dari LHP BPK, maka BPK sebenarnya bisa melempar kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH),” ujarnya.

Dia meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim dan jajarannya mengungkap siapa yang terlibat dalam dana hibah di Jatim. “Kejati harus segera bertindak ketimbang KPK yang membuka kasusnya. Kalau anggaran yang diduga disalahgunakan itu dikembalikan saya rasa kok enak banget,” ujarnya.

Terpisah, Ketua lembaga Center For Islam and Democracy Studie's (CIDe') Ahmad Annur mengaku sempat melakukan aksi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim terkait hal ini. Dia mengungkapkan, pada September 2019 lalu, ada sebanyak 210 proposal kelompok masyarakat (pokmas) yang mengajukan pengadaan LPJU. 

Kemudian Juli 2020, sejumlah pokmas yang telah didisposisi itu direkomendasi untuk mendapat kucuran dana pengadaan lampu PJU. Kemudian, pokmas-pokmas ini pun menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). “Tahun itu, anggaran untuk dana hibah pengadaan LPJU mencapai Rp75,134 miliar.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD