Suparjo Ramalan
IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengakui belum memiliki data komprehensif terkait dengan persoalan perusahaan kelapa sawit dalam negeri. Pengakuan ini setelah pemerintah meminta BPKP melakukan audit atau investigasi terhadap sejumlah perusahaan yang dinilai tidak menaati kebijakan pemerintah.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menilai ketiadaan data secara keseluruhan ini menjadi masalah krusial di Indonesia. Sebagai tindak lanjut atas surat audit dari pemerintah yang dilayangkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut B Pandjaitan, lembaga auditor internal negara ini akan melakukan penelitian pendahuluan atau pengumpulan data awal.
"Kita memang belum mempunyai data sebenarnya, ini permasalahan di negeri kita. Kita kumpulkan dulu dong, bukan tiba-tiba langsung ke perusahaan sawit," ujar Ateh saat konferensi pers, Selasa (14/6/2022).
Ateh mencatat pengumpulan informasi awal masih difokuskan di internal pemerintah. Misalnya kementerian dan lembaga (K/L) yang terkait dengan izin operasional perusahaan hingga Hak Guna Usaha (HGU).
"Kita kumpulkan dulu dari Kementerian Pertanian, BPN, dari data-data yang ada di Kejaksaan, kemudian dari daerah dan provinsi. Karena kita pengen tahu sebenarnya produksi kelapa sawit kita berapa sih? Supaya kita bisa hitung, kalau ekspor itu kan harus bayar pajak ekspor, biaya keluar, itu pemasukan kita semua karena dia ditanami di kita gitu lho. Jadi kita hitung keseluruhan," ungkapnya.
