Suparjo Ramalan
IDXChannel - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat bahaya jika mengabaikan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional atau MRPN yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 39 tahun 2023.
Dari beleid itu dipertegas bahwa penyelenggaraan manajemen risiko yang terintegrasi diperlukan dalam perencanaan pembangunan nasional.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pentingnya komitmen dan kolaborasi dalam manajemen risiko. Pasalnya, mengabaikan risiko dapat mengancam keberhasilan pembangunan. Menurutnya, diperlukan kemampuan auditor internal untuk membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang harus dimitigasi.
"Kemampuan internal auditor untuk membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang harus dimitigasi dan memberikan early warning akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan," ujar Ateh dalam Seminar Alumni Certification of Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Certification of Internal Audit Executive (CIAE) Senin, (11/12/2023).
Setiap aspek pembangunan, lanjut dia, sifatnya lintas sektoral, karenanya penting bagi kementerian, lembaga, dan badan usaha memiliki persepsi dan komitmen atas target yang akan dicapai pemerintah.
Ateh menambahkan, landscape dunia yang terus berubah mendatangkan tantangan dan medan risiko yang berbeda. Terobosan-terobosan baru terus diperlukan oleh internal auditor dalam mengawal pengimplementasian manajemen risiko.
"Pengembangan kompetensi internal auditor menjadi salah satu fokus utama BPKP," tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN, Nawal Nely menyebut, pihaknya terus melakukan kolaborasi dengan BPKP untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Hal tersebut dilakukan untuk menjaga lingkungan BUMN yang stabil dan mengambil langkah atau keputusan yang prudent atau hati-hati.
"Seperti Risk Maturity Index (RMI) atau indeks kematangan risiko BUMN yang merupakan hasil kolaborasi dan kerja sama dengan BPKP. Melalui RMI, BUMN dapat meningkatkan pemahaman terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko. Melalui RMI akan membantu mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan dalam manajemen risiko BUMN," katanya.
