Tangguh Yudha
Selain backlog kepemilikan rumah, BPS juga mencatat perbaikan pada backlog 2, yakni rumah tangga yang sudah tinggal di rumah milik sendiri tetapi kondisi huniannya tidak layak.
Pada 2026, backlog 2 tercatat sebesar 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut menurun dibandingkan 2025 yang mencapai 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga.
"Jadi Bapak dan Ibu, baik backlog 1 ataupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan," kata Amalia.
Menurut Amalia, backlog 2 masih sekitar dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog kepemilikan rumah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan penyediaan hunian layak masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.
"Angka backlog 2 pada tahun 2026 terlihat dua kali lebih tinggi dibandingkan backlog 1 kepemilikan. Tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan," tutur Amalia.
Berdasarkan wilayah, dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2. Hanya satu provinsi yang tidak mencatat penurunan.
Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi. Sementara itu, Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan backlog 2 terendah, yakni sekitar 33.000 rumah tangga. Meski demikian, kedua provinsi tersebut sama-sama mengalami penurunan backlog 2.
Di sisi lain, BPS mencatat akses rumah layak huni mengalami peningkatan. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni naik dari 68,4 persen pada 2025 menjadi 70,3 persen pada 2026.
"Dengan kata lain, sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," kata Amalia.
(Nur Ichsan Yuniarto)
