Anggie Ariesta
Untuk menangkap dinamika kesejahteraan masyarakat yang terus berubah, BPS menjalankan pemutakhiran data berkala tiap tiga bulan sekali, sekaligus membuka peluang integrasi data lintas 18 kementerian dan lembaga terkait dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi.
“Harapannya, dengan data yang mutakhir, kita bisa menangkap dinamika kondisi masyarakat. Kalau memang ada sesuatu yang berubah, masyarakat perlu melaporkannya. Kalau bicara data, sangat memungkinkan kita berkolaborasi dengan seluruh kementerian dan lembaga,” kata Setia.
Di sisi implementasi, Tenaga Ahli Kementerian Sosial, Andi Kurniawan menjelaskan pemanfaatan DTSEN telah berhasil menjangkau 4,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru yang sebelumnya terlewat dari program bantuan sosial (bansos).
“Sekarang ada 4,3 juta KPM baru yang mendapatkan bansos karena kita sudah menggunakan DTSEN. Yang paling penting adalah bagaimana membangun dynamic social registry untuk menangkap kondisi sosial ekonomi yang sangat dinamis,” ujar Andi.
Pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos yang ditargetkan mulai diluncurkan pada Oktober 2026 dan diimplementasikan penuh pada Januari 2027.
