Binti Mufarida
IDXChannel - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus didukung oleh sektor pertanian. Pertumbuhannya minimal mencapai 5,8 persen per tahun.
Peneliti Utama BRIN Erizal Jamal mengatakan, langkah-langkah strategis ini harus juga didukung pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi serta transformasi sektor pangan dan pertanian secara menyeluruh.
“Pertumbuhan sebesar ini hanya bisa dicapai jika kita memaksimalkan potensi komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).
Menurut Erizal, sektor peternakan memiliki potensi pertumbuhan hingga 4,8 persen per tahun, sementara sektor perikanan dapat tumbuh sekitar 6,6 persen per tahun. Selain itu, pengembangan sektor jasa atau tersier, yang juga berpotensi tumbuh tinggi, membutuhkan dukungan kebijakan yang memberikan kepastian usaha.
“Dukungan kelembagaan yang kuat diperlukan agar transformasi ekonomi berjalan sesuai rencana,” kata dia.
Erizal menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi pangan dan pertanian untuk mendukung proses reindustrialisasi di berbagai wilayah Indonesia. Strategi ini tidak hanya akan menciptakan nilai tambah yang tinggi tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan serta pemerataan pembangunan.
Dia juga menjelaskan, target swasembada pangan harus menjadi prioritas utama. Sebab, swasembada dapat dimulai dari komoditas beras sebagai pangan pokok, lalu dilanjutkan dengan komoditas bernilai ekonomi tinggi lainnya yang memiliki prospek industrialisasi dan pengolahan lanjutan, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
Sementara, peningkatan Total Factor Productivity (TFP) menjadi kunci untuk mencapai target tersebut. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi dan inovasi secara masif, peningkatan anggaran penelitian dan pengembangan (R&D), serta penguatan kapasitas peneliti dan sistem diseminasi teknologi yang memadai.
Selain itu, Erizal menggarisbawahi pentingnya upaya pemerintah untuk menarik investasi, baik asing maupun domestik. “Efisiensi dan efektivitas investasi perlu ditingkatkan untuk menurunkan nilai Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) ke tingkat ideal,” katanya.
Tidak hanya itu, Erizal mengatakan, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja harus diiringi dengan konsistensi kebijakan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Terakhir, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui adopsi teknologi dan digitalisasi menjadi langkah penting.
“Hal ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan per kapita, yang pada akhirnya mendorong konsumsi rumah tangga dan tabungan,” ujar Erizal.
(Dhera Arizona)
