"Maka yang pertama dilakukan pemerintah adalah memastikan 21,4 juta atau hampir 22 juta rumah tangga yang paling membutuhkan atau kelompok masyarakat berpendapatan paling rendah itu di-secure dulu, maka dibagikanlah 10 kilogram beras gratis kepada mereka tiap bulan," kata Bayu.
Program kedua pemerintah dalam menekan krisis pangan adalah melakukan penyaluran beras Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Perum Bulog. Kegiatan ini berupa penyaluran Beras SPHP kepada masyarakat melalui pasar rakyat, ritel modern, dan agen yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2023, untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras medium di level wajar.
"Ini program menjual beras sekitar Rp1.000 sampai Rp1.500 lebih murah dari pasar. Orang yang ingin beli beras kalau dia hadapi beras mahal, dia punya alternatif ada beras Bulog karena lebih murah," kata eks Wakil Menteri Pertanian ini.
Adapun tiga gelombang besar yang mengancam stabilitas pangan Indonesia selama 2023 adalah turunnya produksi pangan disebabkan El Nino dan faktor lainnya. Gelombang besar kedua adalah biaya produksi pertanian yang naik seperti upah buruh tani, pupuk, BBM, mesin pengolahan, tarif angkutan dan seterusnya.
"Gelombang besar ketiga adalah harga pasar dunia semua naik karena negara seperti Ukraina dan India tutup ekspor, ada 22 negara tutup ekspornya. Nah Indonesia menghadapi tiga gelombang besar yang mengancam ketahanan pangan ini selama 2023," ungkap Bayu.
(SLF)