Rohman Wibowo
Merujuk data resmi Pemprov DKI, emisi surat utang bertenor hingga tujuh tahun dengan estimasi nilai Rp3,5 triliun hingga Rp5,2 triliun tersebut diproyeksikan untuk menutup kebutuhan dana pembangunan infrastruktur publik.
Alokasi dana disiapkan untuk membiayai perpanjangan rute LRT Jakarta Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, polder dan embung penanggulangan banjir, hingga rumah susun.
Di samping memperhitungkan beban imbal hasil, gejolak volatilitas pasar eksternal patut dinilai menjadi variabel penting yang menentukan keberhasilan emisi surat utang. Pemerintah daerah diingatkan untuk tidak memaksakan diri masuk ke pasar ketika persepsi risiko investor internasional masih belum kondusif.
"Penerbitan obligasi tentu harus dilihat terus dengan kondisi yang sedang terjadi karena saat ini globalnya lagi tidak bagus. Pilihannya tetap ada di masing-masing, tetapi kondisi global seperti apa yang sedang dihadapi harus dipertimbangkan," tutur Suahasil.
Untuk menjaga ruang fiskal daerah tetap aman, kementerian membuka ruang penyediaan alternatif pendanaan pembangunan di luar penerbitan obligasi mandiri. Pemerintah pusat pun mulai mengintensifkan dialog berkala dengan pemerintah daerah untuk menyelaraskan skema pembiayaan proyek strategis melalui kas negara.
