"Pengelolaan fiskal daerah harus semakin ditingkatkan, karena kalau tidak daerah hanya menunggu saja dari transfer, mereka sebetulnya memiliki resource dan bisa melakukan berbagai inovasi dari APBD-nya,” tutur Sri Mulyani.
Menkeu juga mewanti-wanti daerah agar tidak terjadi masalah pengelolaan keuangan, seperti di Amerika Latin, yakni Brasil dan Argentina.
Daerah-daerah di negara tersebut melakukan ekspansi APBD dengan tidak disiplin, sehingga menimbulkan berbagai dampak, yaitu dampak kesehatan anggaran. Imbasnya terjadi penurunan tajam pada APBN-nya dan menimbulkan krisis.
Berdasarkan data APBN Kementerian Keuangan, transfer ke daerah memakai porsi anggaran negara terbesar, diikuti biaya bunga utang lalu belanja barang.
Pada 2015, awal Presiden Jokowi menjabat, TKD menyerap sebesar Rp573,7 triliun. Di akhir pemerintahan atau tahun ini, transfer ke daerah dianggarkan sebesar Rp881 triliun, dan tahun depan ditargetkan Rp919 triliun.
(Fiki Ariyanti)