AALI
9675
ABBA
290
ABDA
6325
ABMM
1385
ACES
1345
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3570
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
193
ADRO
2220
AGAR
362
AGII
1445
AGRO
1445
AGRO-R
0
AGRS
172
AHAP
70
AIMS
398
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1120
AKRA
810
AKSI
690
ALDO
1350
ALKA
334
ALMI
290
ALTO
248
Market Watch
Last updated : 2022/01/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.56
-0.34%
-1.74
IHSG
6614.06
-0.47%
-30.99
LQ45
944.82
-0.34%
-3.20
HSI
24112.78
-0.44%
-105.25
N225
28257.25
-0.27%
-76.27
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,837
USD/IDR 14,330
Emas
836,902 / gram

Dari Target Rp112 Miliar, Realisasi PBB di KBB Baru Mencapai Rp37 Miliar

ECONOMICS
Adi Haryanto
Jum'at, 03 September 2021 14:42 WIB
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga triwulan akhir tahun ini baru terealisasi 33%.
Dari Target Rp112 Miliar, Realisasi PBB di KBB Baru Mencapai Rp37 Miliar. (Foto: MNC Media)
Dari Target Rp112 Miliar, Realisasi PBB di KBB Baru Mencapai Rp37 Miliar. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Kondisi pandemi Covid-19 membuat pemerintah daerah kesulitan untuk memungut pajak dari masyarakat, alhasil realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga triwulan akhir tahun ini baru terealisasi 33%.

"Sampai sekarang realisasi PBB baru tercapai 33% atau sebesar Rp37 miliar dari target sebesar Rp112 miliar di tahun 2021 ini," kata Kepala Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), KBB, Donny Pratama, Jumat (3/9/2021).

Donny mengakui, perkembangan penerimaan PBB tahun ini dinilai kurang terealisasi dengan baik. Padahal dalam postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) KBB, PBB masuk dalam urutan kedua setelah BPHTB sebagai penopang penghasilan daerah dengan ketetapan kurang lebih sekitar Rp140 miliar.

Kedua jenis pajak tersebut memiliki wajib pajak sekitar 690.000, sehingga akan terus dipacu guna menggenjot pajak terutangnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan petugas di Bidang Penagihan terus berupaya mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

"Kadang kala yang menjadi masalah adalah SPPT yang tidak terdistribusi dengan baik. Akibatnya wajib pajak lupa bahwa mereka ada pajak yang harus dibayar," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, upaya lain yang dilakukan agar target realisasi tercapai dengan baik adalah dengan memberikan kewenangan kepada pihak kecamatan. Sebab mereka lebih memahami kondisi di lapangan dari wajib pajak. Pihaknya juga menyadari di masa pandemi COVID-19 ini memberikan kelonggaran bagi para pelaku usaha dalam pembayaran pajaknya.

"Selain mengejar target pajak terutang berjalan SPPT 2021, kami juga berupaya mengejar tunggakan-tunggakan di tahun ke belakang. Yang jelas kita berupaya semaksimal mungkin untuk menarik pajak dari PBB, BPHTB, dan pajak-pajak lainnya, walau untuk mencapai target agak berat," pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD