Maulina Ulfa
Di tengah kondisi tersebut, belanja negara diproyeksi mencapai Rp3.412,2 triliun sepanjang 2024.
Belanja negara itu juga mencapai 102,6 persen dari target APBN 2024 yang sebesar Rp3.325,1 triliun.
Secara rinci, bendahara negara tersebut mencatat komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy sepanjang semester I-2024. Jumlah ini mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen BPP.
Di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut andil dalam peningkatan belanja negara.
Sejumlah pos belanja negara juga turut terkerek akibat depresiasi rupiah, khususnya subsidi dan kompensasi energi.
Lebih lanjut, fungsi APBN sebagai peredam kejut alias shock absorber di tahun depan akan penuh tantangan di tengah melambatnya penghasilan negara.
APBN 2025 juga rentan terpapar tekanan eksternal dan internal.
Dari sisi internal, beban APBN tahun depan diproyeksi akan mengalami kenaikan karena adanya program makan gratis yang menyedot angka Rp71 triliun.
Hal ini disampaikan Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Thomas Djiwandono dalam Konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan Rencana Anggaran dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Angka ini menjadi batas kesepakatan antara pemerintah sekarang dan pemerintah yang akan datang.
Tak hanya itu, tahun depan pemerintah juga berkewajiban membayar utang jatuh tempo yang nilainya mencapai Rp800 triliun, hingga suntikan modal kepada badan usaha milik negara (BUMN).
Kementerian BUMN sendiri mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) BUMN senilai Rp57,8 triliun secara kumulatif untuk 2024-2025. Adapun alokasi dana PMN tahun ini, yang mengacu pada buku Nota Keuangan APBN 2024, mencapai Rp40,7 triliun. (ADF)
