Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sepanjang periode 2018 hingga 2024, rata-rata anggaran pemerintah untuk penanggulangan dampak perubahan iklim di dalam negeri menembus Rp73,5 triliun per tahun.
Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, menjelaskan porsi pendanaan ramah lingkungan tersebut setara dengan kisaran 3 persen dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meski begitu, kebutuhan riil di lapangan masih sangat besar.
“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp70 triliun,” kata Herman dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Berdasarkan kalkulasi data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia setidaknya membutuhkan pembiayaan antara Rp794 triliun hingga Rp800 triliun setiap tahun untuk mewujudkan target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.
Karena itu, pemenuhan dana dari kas negara saja tidak cukup.
Kemenkeu kini menggeser fungsi APBN sebagai instrumen pemantik (katalis) untuk memitigasi risiko investasi, memperkuat kepercayaan pasar, serta menarik modal dari korporasi swasta dalam skala yang jauh lebih masif.
