Anggie Ariesta
“Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” kata Herman.
Herman meyakini misi besar pembangunan berkelanjutan ini hanya akan mencapai keberhasilan apabila otoritas pengambil kebijakan dan para pelaku pasar finansial mampu bersinergi..
Untuk merealisasikannya, pemerintah telah merancang arsitektur pembiayaan iklim komprehensif yang mengombinasikan modal sektor publik-swasta serta mengkolaborasikan mitra domestik dengan lembaga internasional.
“Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” tutur Herman.
Dari sisi kas negara, pembiayaan lingkungan dipastikan terus disokong melalui APBN, pos belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, hingga instrumen inovatif seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).
