"Contohnya pada saat periode lalu, pemerintah membangun destinasi pariwisata super prioritas, sebutlah mandalika, dan sebagainya. Saat itu pihak penyelenggara mengatakan bahwa jumlah akomodasi kurang. Kita diundang untuk mendorong pertumbuhan investasi di sana," kata Maulana.
"Masih ingat tidak masalah di IKN, didorong untuk membangun hotel di sana, apa yang terjadi di IKN? Hotel bintang 5 itu siapa yang tempati? Papua, pelaksanaan PON saat itu juga sama, bahwa dibangun prasarana olahraga, dan didorong untuk mengembangkan fasilitas akomodasi, tapi setelah PON, apa yang terjadi?" ujarnya.
Maka itu, dia pun menyayangkan program-program pemerintah yang seharusnya baik untuk memajukan perekonomian negara contohnya mendorong sektor pariwisata, justru bisa berjalan berkelanjutan. Ketika ganti pemerintahan, maka praktis punya program sendiri-sendiri atau menyampingkan program yang tengah berjalan sebelumnya.
"Jadi jangan mengatakan bahwa kenapa hotel mengejar pasar pemerintah, ya karena kita pelaku usaha didorong untuk mengikuti program pemerintah, masa pemerintah punya program kita tidak dukung. Cuma permasalahannya, yang terjadi, bahwa program pemerintah itu kan terlihat tidak dilakukan secara berkelanjutan," kata dia.