"(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," kata Dody.
Dody mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk mengunjungi IKN untuk meninjau pembangunan. "Kita urusin anggaran dulu. Nantilah gampang ke IKN," ujarnya.
Prabowo sebelumnya menetapkan anggaran untuk IKN sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025-2029. Dengan kata lain, alokasi anggaran untuk ibu kota baru kurang dari Rp10 triliun per tahun.
Selain IKN, Dody merinci setidaknya ada 10 kegiatan yang akan dibatalkan imbas efisiensi anggaran, seperti pembatalan kegiatan fisik Single Years Contract (SYC) dan Multi Years Contract (MYC) baru yang bersumber dari rupiah murni, pembatalan pembelian alat baru, serta penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien.
Selanjutnya pembatasan perjalanan dinas, baik dinas dalam dan luar negeri secara sangat selektif; paperless office atau pengurangan belanja ATK secara signifikan, peniadaan kegiatan seremonial seperti hari bakti Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, Hari Habitat Dunia.