Suparjo Ramalan
IDXChannel - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengakui kebocoran data 279 juta warga Indonesia berasal dari lembaga hukum publik tersebut. Kebocoran data terjadi akibat adanya tindakan peretasan (hacker) sistem keamanan digital.
Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, BPJS kesehatan selama ini telah melakukan upaya perlindungan data peserta melalui pengelolaan teknologi informasi (IT). Data tersebut dikelola sesuai ketentuan atau standar serta perundang-undangan yang berlaku.
Meski begitu, dinamisnya dunia digital membuat kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab melakukan pembobolan data pribadi yang terhimpun melalui platform digital BPJS Kesehatan.
"IT di BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis, walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem keamanan yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya peretasan. Mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan," ujar Ali dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (25/5/2021).
Lembaga hukum publik pun dinilai sudah sudah melakukan kerjasama strategis dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Bahkan, menggandeng kementerian terkait dan pihak profesional untuk mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 20027001 yang tersertifikasi.
