Oktiani Endarwati
IDXChannel - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan periode transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) dan langkah yang ditempuh sudah 'on the right track'.
"Ketahanan energi itu harus direncanakan baik-baik, dengan tidak terlalu tergantung pada kondisi dunia. Saya yakin Indonesia bisa, di mana transisi energi kita adalah gas. Kita sudah on the right track," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji dikutip dari laman resmi Ditjen Migas, Senin (4/10/2021).
Dia melanjutkan, potensi gas bumi Indonesia yang terbilang besar, memainkan peranan kunci dalam menjembatani transisi energi di mana gas juga akan membantu mengembangkan teknologi energi bersih bahan bakar fosil dan mempercepat penurunan emisi. Potensi gas Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Dia juga menegaskan bahwa emerintah tetap konsisten mengejar target produksi gas 12 BSCFD pada tahun 2030. "Apabila target tercapai, masih ada ruang untuk ekspor karena kebutuhan dalam negeri dan peningkatan kebutuhan gas untuk industri dan kelistrikan juga masih dapat terpenuhi," jelasnya.
Pemerintah juga berkomitmen menyediakan energi murah dengan cara membangun infrastruktur. Sebagai contoh, pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) sepanjang 260 km dan pipa Dumai-Sei Mangke sepanjang 360 km. Kedua jalur pipa ini menghubungkan Sumatera dan Jawa, serta mendorong pertumbuhan industri di kawasan tersebut.
"Pemerintah c.q. Pak Menteri ESDM sangat serius dengan hal ini (pembangunan infrastruktur pipa). Kalau ini terbangun, dari Barat ke Timur bisa tersambung, demikian pula sebaliknya," tambahnya.
Dalam transisi energi ini, pemerintah menilai PT PGN berperan penting dalam memastikan penyediaan pasokan. Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno. Komisi VII DPR mendorong peningkatan pemanfaatan gas sebagai energi transisi, sembari mengembangkan energi baru terbarukan lainnya.
"Fungsi PGN sebagai penyedia energi transisi akan sangat penting. Apalagi hari-hari ini kita melihat kenaikan harga mentah yang drastis. Padahal tahun lalu (lantaran pandemi) bahkan bahkan tidak ada yang mau beli minyak, sekarang harganya melonjak. Menghadapi preseden seperti ini, membutuhkan penyesuaian yang sangat cepat," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy juga menyampaikan bahwa Komisi VII DPR agar segera membahas revisi UU Minyak dan Gas Bumi yang diharapkan dapat menjadikan iklim investasi Indonesia lebih menarik. (TYO)
