Oktiani Endarwati
IDXChannel - Berdasarkan analisis Institute for Essential Services Reform (IESR), terdapat dua kebijakan untuk menekan emisi dari PLTU batu bara agar sesuai dengan Persetujuan Paris. Diantaranya adalah melakukan moratorium PLTU dan mempensiunkan PLTU dari umur pakainya yang biasanya 30 tahun menjadi 20 tahun.
Manager Program Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan, untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut perlu peta jalan yang optimal untuk menekan biaya dan dampak yang timbul serendah-rendahnya. Menurutnya, hal tersebut dapat bersandar pada data dan analisis yang mendalam dilakukan untuk setiap unit PLTU di Indonesia.
"Yang perlu dianalisis adalah umur PLTU karena terkait kontrak, efisiensi terkait emisi, biaya operasi dibandingkan dengan biaya untuk mempensiunkan PLTU, kesiapan perencanaan sistem ketenagalistrikan, dan aspek non-teknis seperti lapangan pekerjaan, polusi dan kemampuan sumber daya manusia (SDM)," ujarnya dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2021, Rabu (22/9/2021).
Dia melanjutkan, ada banyak strategi yang bisa dipertimbangkan dalam menyusun peta jalan untuk mempensiunkan PLTU batu bara. Di antaranya, melakukan pengalihan pendanaan dan investasi ke energi terbarukan, melakukan peralihan tujuan (repurposing) dan memodifikasi (retrofitting) PLTU.
"Saat ini secara ekonomi, pembangkit energi terbarukan jauh lebih murah dibandingkan PLTU batu bara. Bila kebijakan ini tidak segera dilakukan, PLN diproyeksikan menjadi perusahaan dengan aset terbesar kedua yang punya kemungkinan stranded asset sampai USD15 miliar," jelasnya.
