AALI
9275
ABBA
282
ABDA
0
ABMM
2430
ACES
720
ACST
192
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
805
ADMF
8150
ADMG
176
ADRO
3240
AGAR
310
AGII
2240
AGRO
755
AGRO-R
0
AGRS
113
AHAP
99
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
156
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1550
AKRA
1150
AKSI
272
ALDO
760
ALKA
296
ALMI
308
ALTO
193
Market Watch
Last updated : 2022/08/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
546.08
0.85%
+4.59
IHSG
7176.15
0.6%
+42.70
LQ45
1024.74
0.82%
+8.38
HSI
19722.54
-1%
-199.91
N225
28942.14
-0.96%
-280.63
NYSE
15734.11
-0.71%
-112.68
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,765
Emas
837,319 / gram

Dorong BPN Identifikasi Status Tanah IKN, KSP: Agar Tidak Picu Konflik Agraria

ECONOMICS
Raka Dwi Novianto
Senin, 14 Maret 2022 11:50 WIB
KSP mendorong BPN melakukan identifikasi dan verifikasi status tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 
Dorong BPN Identifikasi Status Tanah IKN, KSP: Agar Tidak Picu Konflik Agraria (Dok.MNC)
Dorong BPN Identifikasi Status Tanah IKN, KSP: Agar Tidak Picu Konflik Agraria (Dok.MNC)

IDXChannel - Kantor Staf Presiden mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera melakukan identifikasi dan verifikasi status tanah di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Usep Setiawan mengatakan, upaya ini penting dilakukan, agar proses pembangunan IKN tidak menyisakan masalah pertanahan, yang belum terselesaikan baik dengan instansi pemerintah, swasta, atau perorangan. 

"IKN harus dibangun di atas tanah yang sudah tidak mengandung masalah sehingga di masa depan tidak lagi memicu konflik agraria," kata Usep dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).

Sebelumnya, pada Kamis (10/3) Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang IKN menginstruksikan jajaran Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara. 

Presiden juga memerintahkan Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN. 

Paralel dengan itu, Usep mengatakan bahwa KSP  juga mendorong Kementerian LHK segera menginventarisasi dan memverifikasi tanah-tanah yang berada di dalam kawasan hutan di wilayah IKN. Sehingga tanah tersebut, bisa dilepaskan untuk mendukung pengadaan tanah bagi keperluan pembangunan IKN. 

"Pemerintah pastikan proses pengadaan tanah untuk IKN benar-benar dilakukan secara sistematis dan sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten," tegas Usep.  

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD