AALI
11950
ABBA
189
ABDA
6250
ABMM
3230
ACES
1015
ACST
165
ACST-R
0
ADES
4800
ADHI
680
ADMF
8075
ADMG
167
ADRO
3190
AGAR
332
AGII
1925
AGRO
935
AGRO-R
0
AGRS
116
AHAP
61
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
159
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1020
AKSI
234
ALDO
920
ALKA
298
ALMI
272
ALTO
199
Market Watch
Last updated : 2022/05/18 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
543.10
1.19%
+6.37
IHSG
6793.41
2.24%
+148.95
LQ45
1016.00
1.18%
+11.88
HSI
20644.28
0.2%
+41.76
N225
26911.20
0.94%
+251.45
NYSE
0.00
-100%
-15259.82
Kurs
HKD/IDR 1,869
USD/IDR 14,690
Emas
859,367 / gram

Empat Dokumen Ini Dibebaskan dari Bea Materai, Apa Saja?

ECONOMICS
Wahyudi Aulia Siregar
Kamis, 27 Januari 2022 15:28 WIB
Sebanyak empat jenis dokumen telah dibebaskan dalam kewajiban bea meterai. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2022.
Empat Dokumen Ini Dibebaskan dari Bea Materai, Apa Saja? (Foto: MNC Media)
Empat Dokumen Ini Dibebaskan dari Bea Materai, Apa Saja? (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Sebanyak empat jenis dokumen telah dibebaskan dalam kewajiban bea meterai. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan dari Pengenaan Bea Meterai sebagai aturan pelaksana ketentuan Pasal 22 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Neilmaldrin Noor, mengatakan PP Nomor 3 Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga pihak yang dituju dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai.

Adapun dokumen yang dibebaskan dari pengenaan Bea Meterai sebagaimana dimaksud peraturan ini adalah dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam.

Bencana alam dimaksud adalah bencana alam yang telah mendapat status keadaan darurat bencana sesuai perundang-undangan yang meliputi proses siap siaga, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Fasilitas pembebasan diberikan sesuai jangka waktu pelaksanaan program pemerintah untuk penanggulangan bencana alam.

Lalu dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat keagamaan atau sosial non-komersial. Pengalihan hak yang dimaksud dilakukan dengan cara wakaf, hibah atau hibah wasiat kepada badan keagamaan atau sosial, dan pembelian oleh badan keagamaan atau sosial.

Badan keagamaan yang dimaksud haruslah berbentuk badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdata di Kementerian Agama, serta tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utama mengurus tempat ibadah dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan.

"Badan sosial yang dimaksud adalah badan yang berbentuk badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terdaftar di Kementerian Sosial atau Dinas Sosial, serta tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pemeliharaan orang lanjut usia, anak yatim/piatu, anak terlantar, anak penyandang disabilitas, penyandang disabilitas, santunan korban bencana alam, penanganan keterpencilan, penanganan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta penanganan ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku," tulis Neilmaldrin dalam keterangan persnya, Kamis (27/1/2022).
 
Ketiga, dokumen yang diperlukan dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan, antara lain transaksi surat berharga yang dilakukan di pasar perdana berupa formulir konfirmasi penjatahan efek dengan nilai paling banyak Rp5 juta. Transaksi surat berharga yang dilakukan di bursa efek berupa konfirmasi transaksi (trade confirmation) dengan nilai paling banyak Rp10 juta.

Kemudian transaksi surat berharga yang dilakukan melalui penyelenggara pasar alternatif dengan nilai paling banyak Rp5 juta. Transaksi surat berharga berupa dokumen konfirmasi pembelian (subscription) dan/atau penjualan kembali (redemption) unit penyertaan produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nilai paling banyak Rp10 juta, dan terakhir transaksi surat berharga yang dilakukan melalui layanan urun dana dengan nilai paling banyak Rp5 juta.

Terakhir, dokumen yang terkait pelaksanaan Perjanjian Internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perjanjian Internasional atau berdasarkan asas timbal balik. Dokumen yang dimaksud merupakan dokumen yang terutang Bea Meterai oleh Organisasi Internasional serta Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional dan Perwakilan Negara Asing serta Pejabat Perwakilan Negara Asing yang oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan disebut tidak termasuk subjek pajak.

"Ketentuan selengkapnya tentang pemberian fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai, termasuk salinan PP Nomor 3 Tahun 2022 yang mulai berlaku tanggal 12 Januari 2022 dan salinan peraturan lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id," pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD