Komaruddin Bagja
"Kelompok ini juga sulit sekali disuruh disiplin bermasker dan menjaga jarak, khususnya di pemukiman padat. Data populasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti NIK, KJP, sekolah, atau RT RW,” tambahnya.
Menurut pria yang juga Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan itu, penolakan vaksinasi oleh sekelompok orang harus diikuti dengan penerapan aturan yang sesuai, sehingga tidak mengorbankan masyarakat secara umum bilamana ada yang tidak divaksin.
Penegasan yang diharapkan berupa pelarangan anak ikut pelajaran atau kegiatan ekstra kurikuler bila tidak divaksin, tidak diperkenankan ikut PTM, penghentian subsidi dan larangan mengikuti ujian/evaluasi.
"Akan sia-sia semua jerih payah dan pengorbanan tenaga dan nyawa mereka yang berjuang, juga korban yang meninggal, bilamana vaksinasi kepada kelompok ini gagal mencapai 100 persen. Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan vaksin, kerja keras seluruh pihak dan upaya mencegah gelombang ketiga menjadi sia-sia," tegasnya.
"Segala upaya harus dikerjakan untuk menekan kenaikan kasus ini. Tanpa sanksi yang berlaku tegas, percuma upaya yang dilakukan, karena himbauan saja tidak cukup, terbukti dengan menyebarnya kasus Covid hingga gelombang kedua," tutupnya. (RAMA)
