Binti Mufarida
IDXChannel - Proses pembuatan Vaksin Nusantara yang digadang-gadang sebagai vaksin corona virus disease 2019, atau Covid-19, tidak mendapatkan dukungan dari beberapa ahli. Bahkan, Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) menyatakan prinsip Vaksin Nusantara tidak sesuai dengan prosedur kaidah ilmiah.
Epidemiolog UI, Pandu Riono, Vaksin Nusantara tidak bersifat bisa digunakan secara massal. Pasalnya, metode Vaksin Nusantara terlalu spesifik untuk populasi yang seharusnya bisa mengenali virus penyebab pandemi seperti saat ini.
“Vaksin Nusantara itu bukan vaksin. Terlalu keren dibilang Nusantara. Vaksin itu harus bersifat massal, tidak bersifat individual, karena metode ini sangat spesifik untuk populasi. Dan bukan bersifat individual, tapi harus mengenali virus-virus yang menyebabkan penularan,” ungkapnya dalam keterangannya dikutip dari Podcast Pandemic Talk, Kamis (25/3/2021).
Pandu menegaskan metode dendritik yang digunakan oleh Vaksin Nusantara adalah dengan mengambil sel dari tubuh manusia. Namun, kata Pandu metode ini hanya digunakan untuk terapi kanker. “Jadi kan imunoterapi kan itu menggunakan prinsip sel darah kita diambil. Untuk terapi kanker.”
Sehingga, tegas Pandu, jika metode ini digunakan untuk membunuh virus tidak mungkin. Pasalnya, untuk membunuh virus SARS-Cov-2 penyebab Covid-19 harus dalam minggu pertama virus masuk.
“Kalau kita mau membunuh Covid kan harus dalam minggu pertama ketika virus SARS-CoV-2 sudah masuk ke tubuh kita. Jadi tidak mungkin,” tegasnya.
“Sebenarnya karena kanker kan beda, imunitas memang rendah perlu dirangsang. Tapi kalau orang sehat kan lain problem. Ini vaksinasi terhadap orang yang dianggap tidak sakit, tidak menderita penyakit itu. Nah ide ini diangkat untuk terapi Covid, karena terapi Covid ini kan masa waktunya pendek. Kalau kanker kan kita punya masanya panjang,” ungkap Pandu.
Pandu pun menegaskan bahwa Vaksin Nusantara Nusantara tidak sesuai dengan standar ilmiah. Sehingga, dirinya pun mempertanyakan klaim Vaksin Nusantara yang disebut sebagai karya anak bangsa.
“Yang harus dilindungi adalah bukan karya anak bangsanya, yang dilindungi adalah bangsa Indonesia. Kalau produknya tidak save, tidak sesuai dengan prosedur ilmiah yang dilakukan diawasi badan yang ditunjuk dan secara regulasi ada adalah Badan POM, maka kita enggak yakin,” tegas Pandu. (TYO)
