AALI
9925
ABBA
414
ABDA
0
ABMM
1495
ACES
1275
ACST
240
ACST-R
0
ADES
3040
ADHI
1085
ADMF
7800
ADMG
194
ADRO
1925
AGAR
336
AGII
1445
AGRO
2210
AGRO-R
0
AGRS
191
AHAP
71
AIMS
450
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
965
AKRA
4260
AKSI
400
ALDO
955
ALKA
238
ALMI
246
ALTO
276
Market Watch
Last updated : 2021/12/08 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.46
-0.01%
-0.04
IHSG
6624.25
0.33%
+21.68
LQ45
950.18
0%
+0.01
HSI
23989.26
0.02%
+5.60
N225
28722.12
0.94%
+266.52
NYSE
16853.57
1.58%
+261.60
Kurs
HKD/IDR 1,846
USD/IDR 14,405
Emas
826,722 / gram

Erick Thohir Akan Bubarkan Tujuh BUMN, Ini Nama Perusahaannya

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Jum'at, 24 September 2021 06:30 WIB
Erick Thohir mengincar 7 BUMN yang nantinya dibubarkan hingga 2022.
Erick Thohir mengincar 7 BUMN yang nantinya dibubarkan hingga 2022. (Foto: MNC Media)
Erick Thohir mengincar 7 BUMN yang nantinya dibubarkan hingga 2022. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir blakblakan perihal rencana pembubaran 7 perusahaan pelat merah yang 'mati suri' atau tidak lagi beroperasi namun belum dibubarkan saat ini. 

Saat ini, pihaknya mengincar 7 BUMN yang nantinya dibubarkan hingga 2022 mendatang. Meski, membutuhkan waktu lama, nama-nama perusahaan sudah dikantongi pemegang saham. Tiga diantaranya, PT Industri Gelas (Persero) atau Iglas, PT Kertas Leces (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

"Sekarang kan yang perlu ditutup itu ada 7 yang memang sudah lama tidak beroperasi," ujar Erick saat ditemui di tempat kerjanya, Kamis (23/9/2021). 

Menurutnya, perlu keputusan yang cepat untuk melikuidasi BUMN yang tidak lagi beroperasi. Sebab, perusahaan yang tidak sehat dan dibiarkan berlarut-larut justru merugikan perusahaan itu sendiri. Bahkan, membuat karyawan perseroan terkatung-katung. 

Erick mengaku, pemerintah akan menjadi zalim bila tidak membubarkan BUMN-BUMN zombie tersebut. Sebab, karyawannya belum diberikan kepastian. 

"Ketika kita melihat ada satu perusahaan yang gak sehat dan sekarang terbuka digitalisasi dan marketnya, itu kalau tidak diambil keputusan cepat akan membuat itu makin lama, makin tidak sehat," kata dia. 

Erick Thohir mengaku langkah pembubaran BUMN memang membutuhkan waktu lama. Pasalnya, pemegang saham tidak memiliki kapasitas lebih untuk langsung mengambil langkah likuidasi. 

Erick memberi contoh, untuk menjalankan program restrukturisasi saja, pihaknya memerlukan waktu hingga 9-12 bulan. 

"Restrukturisasi beberapa perusahaan BUMN saja membutuhkan waktu yang sangat lama 9 -12 bulan. Nah tentu karena ini lintas kementerian yang saya rasa ini tadi bagaimana kita saling menjaga," ungkap dia. 

Pemegang saham sendiri terus mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003. Erick menilai revisi UU BUMN tidak semata-mata menambah kekuasaan Kementerian BUMN. Namun, regulasi tersebut memberikan peran dan ruang lebih luas bagi pemegang saham untuk memaksimalkan pengawalan terhadap kinerja perseroan negara, termasuk melakukan langkah pembubaran BUMN yang 'mati suri' secara cepat. 

Pengawalan lain berupa restrukturisasi, merger, injeksi Penyertaan Modal Negara (PMN) atau pendanaan, utang, kepemilikan saham, dividen, pajak, hingga poin yang dinilai substansial yang berkaitan dengan kinerja BUMN. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD