AALI
9800
ABBA
292
ABDA
6750
ABMM
1400
ACES
1350
ACST
195
ACST-R
0
ADES
3650
ADHI
830
ADMF
7600
ADMG
194
ADRO
2260
AGAR
362
AGII
1475
AGRO
1485
AGRO-R
0
AGRS
148
AHAP
70
AIMS
404
AIMS-W
0
AISA
173
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1130
AKRA
810
AKSI
740
ALDO
1380
ALKA
358
ALMI
290
ALTO
222
Market Watch
Last updated : 2022/01/17 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
507.30
-0.48%
-2.43
IHSG
6645.05
-0.72%
-48.35
LQ45
948.02
-0.52%
-4.93
HSI
24218.03
-0.68%
-165.29
N225
28333.52
0.74%
+209.24
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,319
Emas
838,644 / gram

Erick Thohir: Presiden Tolak Tandatangani Kesepakatan Supply Chain Tambang Negara G20

ECONOMICS
Suparjo Ramalan
Minggu, 28 November 2021 10:37 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan bahwa Presiden Jokowi menolak tandatangani kesepakatan rantai pasok bahan baku pertambangan.
Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan bahwa Presiden Jokowi menolak tandatangani kesepakatan rantai pasok bahan baku pertambangan. (Foto: MNC Media)
Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan bahwa Presiden Jokowi menolak tandatangani kesepakatan rantai pasok bahan baku pertambangan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri BUMN Erick Thohir membeberkan adanya penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menandatangani kesepakatan rantai pasok (supply chain) bahan baku pertambangan dengan beberapa negara. 

Penolakan itu terjadi saat pelaksanaan forum kerja sama multilateral G20 di Roma dan COP26 di Glasgow beberapa waktu lalu.

Alasan Presiden menolak menandatangani kesepakatan supply chain tersebut karena Indonesia dituntut untuk mengirimkan bahan baku pertambangan sebanyak mungkin kepada sejumlah negara. 

"Bapak Presiden tidak mau tanda tangan di G20 waktu mengenai supply chain, bahwa salah satunya kita ditekan hanya membuka industri pertambangan kita itu harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain," ujar Erick, dikutip Minggu (28/11/2021). 

Pemerintah memandang, ekspor bahan baku pertambangan hanya akan menumbuhkan ekonomi negara lain. Meski mengaku tidak anti asing, nanum sumber daya alam (SDA) harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. 

"Kita tidak anti asing, tetapi sudah sewajarnya sumber daya alam kita dipakai untuk pertumbuhan ekonomi kita yang sebesar-besarnya. Market kita harus dipakai untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita sebesar-besarnya," katanya.

Erick menegaskan, Indonesia memiliki komitmen besar terhadap transformasi ekonomi hijau (green ekonomi) bagi dunia. Karena lingkungan hidup menjadi masa depan bagi generasi akan datang yang harus dijaga. 

Sebaliknya, bila program green ekonomi yang kerap digaungkan banyak negara di dunia dan dinilai hanya menguntungkan negara tertentu saja, maka pemerintah dengan tegas akan menolaknya. 

"Tetapi, kalau green ekonomi ini disusupi untuk kepentingan supaya kita tidak jadi negara maju, adalah sesuatu yang harus kita tolak," katanya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD